Pekanbaru (Riaunews.com) – Wakil Ketua DPRD Riau Budiman Lubis mendukung rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau memperbaiki Jalan Mahato-Simpang Manggala menggunakan Dana Bagi Hasil (DBH) sawit sebesar Rp101 miliar.
Budiman menilai pembangunan jalan menggunakan metode rigid pavement atau beton lebih tepat untuk ruas yang menjadi jalur kendaraan bertonase tinggi. Struktur beton dinilai lebih kuat dan tahan lama dibandingkan jalan beraspal.
“Memang bagus, kita menginginkan ada jalan yang fokus rigid atau beton khusus untuk menahan beban truk-truk CPO atau kendaraan bertonase dari industri,” ujar Budiman, Rabu (19/8/2026).
Menurutnya, penggunaan konstruksi beton akan membuat kendaraan angkutan perusahaan dapat melintasi Jalan Mahato dengan lebih aman. Sebaliknya, jika pemerintah kembali menggunakan aspal, jalan tersebut dinilai lebih cepat mengalami kerusakan akibat beban kendaraan berat.
DPRD Minta DBH Sawit Tak Hanya untuk Satu Ruas
Meski mendukung perbaikan Jalan Mahato-Simpang Manggala, Budiman meminta Pemprov Riau tidak mengalokasikan seluruh DBH sawit Rp101 miliar untuk satu ruas jalan. Ia berharap pemerintah memetakan ruas lain yang mengalami kerusakan parah agar manfaat anggaran dapat dirasakan lebih banyak masyarakat.
“Kalau memang ada posnya dari DBH sawit itu, kita berharap minimal dipetakan juga jalan yang urgen atau sudah rusak parah. Mayoritas mungkin di Jalan Mahato, tapi dibagi juga ke jalan lain seperti Jalan Sontang yang rusak parah,” katanya.
Sebagai wakil rakyat dari Kabupaten Rokan Hulu (Rohul), Budiman mengaku telah mengusulkan perbaikan Jalan Sontang sejak 2024. Namun, usulan tersebut belum terealisasi karena kebijakan efisiensi anggaran.
“Sejak tahun 2024 sudah saya usulkan, tapi ada efisiensi, tahun 2025 kembali saya ajukan tapi tidak juga terlaksana. Nah kita berharap DBH tersebut dapat dibagi ke Jalan Sontang, termasuk jalan ke Dalu-dalu sampai ke Bangun Jaya, itu luar biasa kondisinya,” ungkapnya.
Jalan Rusak Diminta Segera Ditangani
Budiman meminta Pemprov Riau setidaknya melakukan perbaikan sementara melalui tambal sulam pada sejumlah ruas jalan rusak di Rokan Hulu. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga kelancaran mobilitas masyarakat.
Ia mengatakan kondisi jalan rusak kerap menjadi keluhan masyarakat yang disampaikan melalui media sosial. Meski demikian, Budiman menegaskan penanganan infrastruktur merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten.
“Karena masyarakat mengeluh, masyarakat banyak mengeluhkannya di media sosial. Mereka menyalahkan anggota DPRD-nya. Tapi kami sadar juga, ini tidak hanya tugas kami tapi ada tugas gubernur, bupati. Namun begitu kita tidak diam. Hanya saja anggaran kita sedang efisiensi,” pungkasnya.
Komentar