Kemenhut Siap Tindak Tegas Perusahaan yang Terlibat Karhutla di Riau dan Kalimantan Barat

Berdasarkan data satelit NASA MODIS, terdeteksi 624 titik panas di seluruh Indonesia pada periode 1–26 Juli 2025. Dari jumlah tersebut, 183 titik berada di Provinsi Riau dan 121 titik di Kalimantan Barat.

Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan, Dwi Januanto, menyatakan bahwa tim pengawas dan polisi kehutanan telah diterjunkan ke sejumlah lokasi untuk menyelidiki dugaan pelanggaran hukum, terutama yang berkaitan dengan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH).

“Tim kami sedang menganalisis lokasi dan luas kebakaran, baik di kawasan hutan maupun Areal Penggunaan Lain (APL). Jika ditemukan pelanggaran, kami akan terapkan sanksi administratif, perdata, hingga pidana sesuai Undang-Undang Kehutanan Nomor 41 Tahun 1999,” ujar Dwi pada Ahad (27/7).

Pemeriksaan di Riau difokuskan pada perusahaan-perusahaan seperti PT SAU, PT AA, dan PT RAJ. Sementara itu, Kemenhut telah menyegel areal milik PT DRT di Riau serta PT HKI dan PT MTI di Kalimantan Barat dengan pemasangan plang dan garis pengawas kehutanan sebagai tindakan awal penegakan hukum.

Terkait penanganan karhutla di wilayah APL, Kemenhut akan berkoordinasi lebih lanjut dengan Kementerian Lingkungan Hidup. Namun, Dwi menekankan bahwa penegakan hukum tetap menjadi prioritas untuk memberikan efek jera terhadap pelaku.

Sementara itu, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyatakan bahwa upaya pemadaman terus dilakukan melalui operasi water bombing dan modifikasi cuaca. Ia juga mengingatkan pentingnya kewaspadaan tinggi, mengingat kondisi lahan di beberapa wilayah sangat kering dan rawan terbakar.

“Karena kondisi lahan yang sangat kering di Riau dan Kalimantan Barat, kami terus meningkatkan kewaspadaan, tidak hanya di kedua provinsi ini, tetapi juga di wilayah lainnya yang berisiko,” kata Raja Juli.