Jakarta (Riaunews.com) – Sejumlah pengemudi ojek online (ojol) menyatakan penolakan terhadap wacana perubahan status mitra menjadi pegawai tetap dan pembatasan potongan komisi aplikator maksimal 10 persen. Sikap tersebut disampaikan dalam Forum Grup Diskusi (FGD) yang digelar Kementerian Perhubungan bersama komunitas ojol di Jakarta, Kamis (24/7).
Forum tersebut membahas isu kesejahteraan pengemudi serta masa depan sistem kemitraan dalam ekosistem transportasi daring.
Juru Bicara Komunitas Angkutan Ojek Online (Kajol), Risnandar, menilai sistem kemitraan memberikan fleksibilitas kerja yang penting bagi para driver. “Kami sangat tidak setuju kalau kemitraan ini diubah menjadi status karyawan,” ujarnya.
Menurut Risnandar, perubahan status akan membatasi ruang gerak pengemudi, terutama dalam menggunakan lebih dari satu aplikasi untuk menambah penghasilan harian. Ia juga menolak usulan pembatasan potongan komisi aplikator. “Kalau diturunkan menjadi 10 persen dan layanan-layanan itu hilang, justru akan merugikan kami,” katanya.
Senada, Riska, pengemudi Grab perempuan, mengaku tetap merasa nyaman dengan sistem potongan 20 persen. “Saya yang merasakan benefitnya, seperti asuransi kesehatan dan pembangunan shelter. Sistem mitra itu lebih manusiawi,” tuturnya.
Ia menambahkan bahwa fleksibilitas kerja sebagai mitra ojol membantunya menyeimbangkan pekerjaan dengan kehidupan pribadi. “Saya dulu kerja di kantor, cuti dipersulit. Saya pilih narik ojol karena fleksibel waktunya,” ujarnya.
Sikap serupa juga disampaikan Endric Manurung, pengemudi URC Jakarta Utara. Ia menilai status karyawan akan menyulitkan pengaturan waktu bersama keluarga. “Istri saya juga kerja, jadi kami harus bergantian jaga anak,” jelasnya.
Namun, tak semua suara sejalan. Agung, perwakilan komunitas driver ojol roda empat, mengkritik forum yang dinilai tidak inklusif karena tidak melibatkan komunitas pengemudi roda empat. “Kami korban aplikator. Kami akan tetap bicara lantang,” ucapnya. Ia juga menyebut kericuhan sempat terjadi akibat pernyataan yang memicu ketegangan selama briefing.
Sebagai informasi, pada Senin (21/7), sejumlah pengemudi ojol menggelar unjuk rasa di kawasan Monas, Jakarta. Mereka menuntut pembatasan komisi aplikator maksimal 10 persen serta mendesak pemerintah segera menerbitkan regulasi khusus bagi transportasi online.
Komentar