Pekanbaru (Riaunews.com) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau menegaskan akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dinilai belum memberikan kontribusi optimal bagi pendapatan daerah. Evaluasi ini mencakup aspek kinerja manajemen, struktur organisasi, hingga efisiensi operasional perusahaan daerah.
Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto, menyoroti secara langsung kondisi PT Sarana Pembangunan Riau (SPR) dan PT Permodalan Investasi Riau (PIR) yang dinilai justru membebani keuangan daerah. Menurutnya, keberadaan BUMD seharusnya menjadi motor penggerak ekonomi dan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Terhadap PT SPR dan PT PIR, seharusnya bisa memberi penambahan bagi daerah. Bukan makin habis. PT PIR ada direksi, tapi tidak ada pendapatan. SPR Erlangga juga belum terlihat hasilnya, sementara struktur organisasinya makin banyak,” kata SF Hariyanto di Kantor Gubernur Riau, Rabu (31/12/2025).
Ia menilai adanya ketidakseimbangan antara struktur organisasi dan kinerja keuangan menjadi persoalan mendasar yang harus segera dibenahi. Penambahan jabatan dan biaya operasional tanpa diiringi peningkatan pendapatan dinilai tidak sehat bagi keberlangsungan BUMD.
Selain itu, Plt Gubernur juga menekankan pentingnya profesionalisme pimpinan BUMD. Ia mengingatkan agar direksi fokus pada peningkatan kinerja dan kontribusi keuangan, bukan pada kepentingan fasilitas pribadi. “Kalau belum apa-apa sudah minta beli mobil, bagaimana mau maju pendapatan dan hasilnya,” tegasnya.
Perhatian khusus juga diarahkan kepada Bank Riau Kepri Syariah (BRKS). SF Hariyanto menyebut tata kelola BRKS saat ini tidak sesuai ketentuan karena belum adanya direksi dan komisaris definitif, serta menurunnya kontribusi pendapatan yang sebelumnya sempat mencapai ratusan miliar rupiah.
Melalui evaluasi menyeluruh ini, Pemprov Riau berharap seluruh BUMD dapat kembali dikelola secara profesional, transparan, dan akuntabel, sehingga mampu berfungsi sebagai instrumen strategis pembangunan daerah dan meningkatkan PAD demi kepentingan masyarakat Riau.
Komentar