Pekanbaru (Riaunews.com) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau memperkuat neraca pangan daerah untuk menjaga ketersediaan pasokan, stabilitas harga, dan mengendalikan inflasi, terutama menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru).
Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau, Syahrial Abdi, mengatakan neraca pangan diperlukan untuk memetakan keseimbangan produksi dan kebutuhan konsumsi masyarakat. Data yang akurat akan membantu pemerintah mengantisipasi kekurangan pasokan sebelum memicu kenaikan harga.
Hal itu disampaikannya saat membuka Capacity Building Tim Teknis Penguatan Neraca Pangan Daerah dan Evaluasi Program Kerja Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) se-Provinsi Riau secara virtual, Kamis (19/11/2026).
Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Lancang Kuning, Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Riau. Syahrial didampingi Asisten II Setdaprov Riau, Helmi D.
“Yang harus kita jaga bukan hanya daya beli masyarakat dan kepastian pasokan, tetapi juga bagaimana memastikan keberlanjutan usaha para produsen pangan,” ujarnya.
Produksi Beras Riau Belum Penuhi Kebutuhan
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) 2026, inflasi tahunan Riau tercatat sebesar 3,09 persen. Sementara itu, inflasi di Dumai mencapai 3,49 persen dan Pekanbaru sebesar 2,69 persen.
Dari sisi produksi, beras Riau pada 2026 diproyeksikan mencapai 138,77 ribu ton. Namun, produksi tersebut belum mampu memenuhi seluruh kebutuhan konsumsi masyarakat sehingga Riau masih membutuhkan pasokan dari luar daerah.
“Karena itu, penguatan produksi lokal dan kepastian pasokan dari luar daerah tetap menjadi kunci dalam menjaga stabilitas harga pangan di Riau,” jelasnya.
Pemprov Riau telah menjalin kerja sama dengan Sumatera Utara pada Oktober lalu. Kerja sama tersebut ditandai dengan transaksi perdana pembelian enam ton beras dan 200 kilogram cabai merah.
Syahrial berharap kerja sama antardaerah itu terus dikembangkan untuk menjamin ketersediaan komoditas pangan, terutama ketika produksi lokal belum mencukupi kebutuhan.
Ia juga menyoroti keterbatasan lahan baku sawah di Riau. Menurutnya, Riau termasuk satu dari empat provinsi yang luas lahan baku sawahnya belum mencapai 87 persen dari target yang ditetapkan.
BUMD Pangan Diminta Serap Hasil Produksi Petani
Selain mendorong peningkatan produksi, Syahrial meminta badan usaha milik daerah (BUMD) pangan berperan sebagai offtaker atau penyerap hasil produksi petani. Dengan begitu, petani memiliki kepastian pasar untuk menjual hasil panennya.
“Jangan sampai kita baru melakukan intervensi ketika harga sudah mengalami kenaikan. Dengan data neraca pangan yang baik, kita bisa mengantisipasi potensi kekurangan pasokan lebih awal,” tuturnya.
Ia mengingatkan, kebutuhan sejumlah komoditas pangan berpotensi meningkat menjelang Nataru. Selain itu, faktor cuaca dan gangguan distribusi juga perlu diantisipasi agar tidak menghambat pasokan maupun memicu kenaikan harga.
Melalui penguatan neraca pangan dan koordinasi TPID kabupaten/kota, Pemprov Riau berharap stabilitas pasokan serta harga pangan tetap terjaga. Upaya tersebut sekaligus diharapkan mampu melindungi daya beli masyarakat dan menjaga keberlangsungan usaha petani.







Komentar