Oleh Suryani, S.AP
Apa jadinya jika hutan yang seharusnya menjadi penyangga kehidupan justru lebih banyak memberikan keuntungan kepada segelintir pihak? Sementara itu, masyarakat harus menanggung dampak kerusakan lingkungan, mulai dari banjir bandang hingga kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Ironisnya, persoalan ini terus berulang.
Pada Rabu (28/10/2026), mahasiswa yang menggelar demonstrasi di Jakarta membentangkan spanduk besar bertuliskan, “Hutan Bukan Milik Oligarki, Alam Harus Dilindungi, Perusak Harus Diadili.” Spanduk tersebut dibentangkan di depan Gedung UOB, Jakarta, ketika massa aksi tertahan barikade aparat yang menghalangi mereka menuju Bundaran Hotel Indonesia (HI). Pesan tersebut menjadi bentuk kritik terhadap persoalan pengelolaan hutan dan kerusakan lingkungan di Indonesia. (“IDN Times” dan “iNews”)
Dalam aksi tersebut, mahasiswa juga menyampaikan sejumlah tuntutan. Di antaranya, menetapkan karhutla sebagai bencana nasional, mengadili korporasi yang bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan, serta menuntaskan integrasi tata kelola lahan. Tuntutan ini menunjukkan bahwa persoalan karhutla tidak cukup diselesaikan dengan pemadaman api, tetapi membutuhkan pembenahan pengelolaan hutan secara menyeluruh. (“Jawa Pos” dan “Kaltim Tribunnews”)
Kapitalisme Menjadikan Hutan Komoditas, Rakyat Menanggung Dampaknya
Hutan bukan sekadar hamparan pepohonan. Di dalamnya terdapat kekayaan alam yang menopang kehidupan manusia, mulai dari sumber air, keanekaragaman hayati, hingga keseimbangan ekosistem. Karena itu, pengelolaannya seharusnya mengutamakan kepentingan masyarakat luas, bukan hanya keuntungan segelintir pihak.
Namun, dalam sistem kapitalisme sekuler, pengelolaan sumber daya alam kerap berorientasi pada keuntungan ekonomi. Pemberian konsesi lahan berskala luas kepada perusahaan menjadi salah satu persoalan yang perlu diawasi secara serius. Ketika kepentingan bisnis lebih dominan daripada perlindungan lingkungan, hutan berisiko dipandang sebagai komoditas yang dapat dieksploitasi.
Di sinilah persoalan oligarki menjadi sorotan. Penguasaan dan pemanfaatan sumber daya alam oleh kelompok usaha bermodal besar dapat menciptakan ketimpangan akses serta keuntungan. Korporasi memperoleh manfaat ekonomi dari kegiatan usaha, sedangkan masyarakat di sekitar kawasan hutan berpotensi menanggung dampak kerusakan lingkungan. Banjir bandang, rusaknya ekosistem, dan kabut asap karhutla menjadi persoalan yang tidak boleh dipandang sebelah mata.
Persoalannya bukan semata-mata ada atau tidaknya aturan, melainkan juga paradigma yang mendasari pengelolaan sumber daya alam. Ketika kebijakan politik dan ekonomi lebih mengutamakan pertumbuhan serta keuntungan investasi, perlindungan terhadap alam dan keselamatan masyarakat dapat tersisih. Akibatnya, negara berisiko lebih sibuk menjaga keberlangsungan aktivitas ekonomi daripada memastikan kekayaan alam dikelola untuk kesejahteraan rakyat.
Islam Mengatur Kepemilikan Hutan demi Kemaslahatan Umat
Islam memiliki aturan yang jelas dalam mengatur kepemilikan dan pemanfaatan sumber daya alam. Dalam konsep kepemilikan Islam, harta dibagi menjadi tiga, yaitu kepemilikan individu, kepemilikan umum, dan kepemilikan negara. Hutan yang termasuk sumber daya alam dengan manfaat luas bagi masyarakat, menurut konsep kepemilikan umum dalam Islam, tidak boleh dikuasai dan dimonopoli oleh individu maupun kelompok tertentu.
Rasulullah saw. bersabda:
الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ: الْمَاءِ وَالْكَلَإِ وَالنَّارِ
Artinya: “Kaum muslim berserikat dalam tiga hal, yaitu air, padang rumput, dan api.” (HR. Ibnu Majah No. 2463).
Hadis ini menjadi salah satu landasan konsep kepemilikan umum dalam Islam. Sumber daya alam yang menjadi kebutuhan bersama tidak boleh dimonopoli oleh pihak tertentu. Negara bertugas mengelola kepemilikan umum dan hasilnya dikembalikan untuk kemaslahatan rakyat, bukan menjadikannya sebagai milik pribadi penguasa ataupun kelompok tertentu.
Politik ekonomi Islam juga mengatur agar kekayaan tidak hanya berputar di kalangan orang-orang kaya. Negara wajib memastikan setiap individu mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasarnya. Dengan demikian, pengelolaan hutan dan kekayaan alam harus diarahkan untuk kepentingan masyarakat luas, bukan sekadar mengejar keuntungan materi.
Selain mengatur kepemilikan, Islam juga memberikan perhatian besar terhadap kelestarian lingkungan. Allah Swt. berfirman dalam QS. Al-A’raf ayat 56:
وَلَا تُفْسِدُوْا فِى الْاَرْضِ بَعْدَ اِصْلَاحِهَا
Artinya: “Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik.”
Ayat ini menegaskan larangan melakukan kerusakan di muka bumi. Menjaga hutan, mencegah pembakaran lahan, melindungi ekosistem, dan menghindari tindakan yang membahayakan kehidupan manusia merupakan bagian dari tanggung jawab yang harus dijalankan. Siapa pun yang terbukti melakukan perusakan wajib dimintai pertanggungjawaban sesuai hukum.
Dalam hal ini, negara memiliki peran penting sebagai ra’in (pengurus urusan rakyat) sekaligus junnah (pelindung). Rasulullah saw. bersabda bahwa setiap pemimpin adalah pengurus dan akan dimintai pertanggungjawaban atas yang diurusnya (HR. Bukhari dan Muslim).
Artinya, negara tidak boleh membiarkan rakyat menanggung sendiri dampak kerusakan lingkungan. Negara wajib melindungi hutan, mencegah eksploitasi yang merugikan masyarakat, menindak pelaku kerusakan, serta menjamin kebutuhan dan keselamatan rakyat.
Hutan bukan sekadar sumber keuntungan ekonomi, melainkan amanah yang harus dijaga. Ketika pengelolaannya diserahkan pada kepentingan segelintir pihak, masyarakat berisiko menjadi pihak yang paling banyak menanggung kerugian. Karena itu, diperlukan perubahan mendasar dalam paradigma pengelolaan sumber daya alam. Islam menawarkan aturan kepemilikan, pengelolaan, dan perlindungan lingkungan yang berlandaskan syariat. Sudah semestinya kekayaan alam dikelola untuk kemaslahatan umat, bukan menjadi alat memperkaya segelintir orang.
Wallahu a’lam bish-shawab.
