Pekanbaru (Riaunews.com) – Progres fisik proyek pelebaran dan penambahan lajur jalan di Kota Pekanbaru mencapai 42,6 persen. Proyek senilai Rp36,8 miliar tersebut ditargetkan rampung pada 20 Desember 2026 agar penataan lalu lintas dapat mulai dirasakan masyarakat pada awal 2027.
Kepala Bidang pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (PUPR-PKPP) Riau, Khairul Rizal, mengatakan pengerjaan berlangsung di sejumlah titik, termasuk kawasan Jalan HR Soebrantas, sekitar Universitas Riau (Unri), Rumah Sakit Jiwa (RSJ), dan Simpang Empat SKA.
“Pekerjaan fisik kita targetkan selesai pada 20 Desember, sehingga mulai 1 Januari 2027 penataan lalu lintas ini sudah bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” kata Khairul, Rabu (28/10/2026).
Selain menjelaskan progres proyek, Khairul menanggapi keluhan masyarakat terkait pelebaran area putar balik atau U-turn di Jalan Tuanku Tambusai, tepatnya di depan RS Hermina Pekanbaru. Penataan di lokasi tersebut dinilai sebagian masyarakat membuat badan jalan terkesan menyempit.
Lebar U-Turn Depan RS Hermina Capai 17 Meter
Khairul menjelaskan, lebar jalan eksisting di kawasan tersebut mencapai 7,2 meter per lajur. Sementara itu, area yang disiapkan untuk kendaraan berputar arah memiliki lebar total 17 meter.
“Lebar tersebut terdiri atas 10 meter untuk jalur lurus dan 7 meter untuk jalur U-turn,” jelasnya.
Menurutnya, pengaturan tersebut bertujuan memfasilitasi kendaraan dari arah pusat kota yang hendak berputar menuju kawasan terminal Angkutan Kota Antarprovinsi (AKAP), tanpa mengganggu arus kendaraan lainnya.
Penataan jalan dan area putar balik itu menjadi bagian dari upaya memperbaiki pengaturan lalu lintas di sejumlah titik di Pekanbaru. Pemerintah menargetkan pekerjaan selesai sesuai jadwal agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat mulai awal 2027.
Kondisi Jalan Provinsi Riau, 35 Persen Belum Mantap
Khairul juga memaparkan kondisi jalan provinsi di Riau. Berdasarkan survei per Desember 2025, dari total panjang jalan provinsi sekitar 2.897 kilometer, sebanyak 65 persen atau lebih dari 1.800 kilometer berada dalam kondisi mantap.
Sementara itu, sekitar 35 persen atau kurang lebih 1.067 kilometer masih dalam kondisi tidak mantap.
Khairul mengatakan, data kondisi jalan provinsi per Desember 2026 belum tersedia karena masih menunggu proses verifikasi dari Kementerian Pekerjaan Umum (PU).
“Data kondisi jalan Desember 2026 masih menunggu proses verifikasi dari Kementerian PUPR,” ujarnya.
Ia mengungkapkan, kebutuhan anggaran untuk memperbaiki seluruh ruas jalan provinsi yang masih dalam kondisi tidak mantap diperkirakan mencapai Rp22 triliun.
Komentar