Pekanbaru (Riaunews.com) – Pemerintah mendorong standardisasi pemeriksaan kesehatan calon jemaah haji untuk memastikan penilaian istitha’ah atau kemampuan menjalankan ibadah haji dilakukan berdasarkan standar medis dan biaya yang lebih terukur. Kebijakan ini diharapkan mengurangi kesenjangan tarif antarfasilitas kesehatan sekaligus menjamin pemeriksaan berjalan sesuai ketentuan.
Pembahasan tersebut mengemuka dalam penandatanganan Surat Edaran Bersama lintas kementerian yang diikuti secara virtual dari Ruang Rapat Kediaman Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Jumat (9/10/2026).
Wakil Menteri Kesehatan RI, Dante Saksono Harbuwono, menjelaskan perbedaan tarif pemeriksaan selama ini dipengaruhi jenis fasilitas pelayanan serta aturan yang berlaku di rumah sakit daerah dan rumah sakit vertikal milik Kementerian Kesehatan. Karena itu, pemerintah memerlukan acuan bersama agar komponen pemeriksaan tetap sesuai standar dan perbedaan biaya tidak terlalu lebar.
“Dampaknya memang kita rasakan bahwa kadang-kadang komponen tarif dan paket medical check-up untuk calon jemaah haji ini menjadi berbeda-beda. Tetapi tetap bahwa mesti ada regulasi yang mengatur supaya perbedaannya tidak terlalu lebar,” ujarnya.
Tarif Pemeriksaan Dasar Dibatasi
Dante mengatakan, paket pemeriksaan kesehatan dasar telah diperhitungkan dalam rentang biaya tertentu. Pemeriksaan lanjutan tetap dapat dilakukan apabila terdapat indikasi medis yang membutuhkan pemeriksaan tambahan, sedangkan komponen pemeriksaan wajib menjadi acuan bagi seluruh fasilitas kesehatan yang melayani calon jemaah.
“Untuk opsi paket terendah, itu antara Rp800.000 sampai Rp1.000.000, tidak boleh lebih dari ini. Dan untuk paket rerata yang tertinggi, itu Rp1.100.000 sampai Rp1.300.000,” terangnya.
Standardisasi tersebut diharapkan memberikan kepastian biaya bagi calon jemaah sekaligus menjaga agar pemeriksaan kesehatan dilaksanakan sesuai kebutuhan medis. Dengan acuan yang jelas, perbedaan tarif antarfasilitas kesehatan diharapkan dapat dikendalikan.
Pemeriksaan Istitha’ah Harus Bebas Intervensi
Menteri Haji dan Umrah RI, Mochamad Irfan Yusuf, menegaskan bahwa pemeriksaan kesehatan merupakan aspek penting dalam menentukan pemenuhan persyaratan istitha’ah calon jemaah haji. Menurutnya, pemeriksaan harus berlangsung secara profesional, konsisten, dan bebas dari intervensi yang dapat memengaruhi keputusan medis.
“Pemeriksaan kesehatan harus dilaksanakan berdasarkan standar yang konsisten, profesional, dan bebas intervensi. Kita mengusulkan satu protokol nasional dengan kriteria yang jelas, fasilitas pemeriksaan yang terverifikasi, dan pencatatan hasil langsung oleh tenaga medis yang berwenang,” ucapnya.
Irfan juga mendorong koordinasi antara pemerintah daerah, dinas kesehatan, dan instansi terkait untuk menyelaraskan pelaksanaan pemeriksaan serta tarifnya. Ia menekankan pentingnya standar biaya yang jelas dan mekanisme pengawasan agar keputusan istitha’ah benar-benar didasarkan pada kondisi kesehatan dan standar medis yang berlaku.
Melalui kebijakan ini, pemerintah berharap pemeriksaan kesehatan calon jemaah haji berlangsung lebih transparan dan terukur. Pengawasan terhadap standar medis dan biaya juga diperlukan untuk memastikan pelayanan berjalan sesuai ketentuan tanpa menimbulkan perbedaan tarif yang berlebihan antarfasilitas kesehatan.
Komentar