FGD G2R Tetrapreneur Dorong Penguatan Ekosistem Ekonomi Halal di Yogyakarta

Yogyakarta (Riaunews.com) – Penguatan ekosistem ekonomi halal dan pemberdayaan masyarakat menjadi fokus dalam Focus Group Discussion (FGD) Jaringan Ekosistem Halal Global Gotong Royong (G2R) Tetrapreneur – SNI 9445:2026 Ekosistem Wirausaha Gotong Royong di Ruang Rapat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), belum lama ini.

Kegiatan tersebut merupakan bagian dari pendampingan kalurahan/desa binaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Kalurahan, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil (DPMKKPS) DIY. FGD ini juga menjadi rangkaian Road to Jogja Halal Festival (JHF) #3 – International yang akan berlangsung pada 4–6 Desember 2026 di Jogja Expo Center (JEC), Yogyakarta. Penyelenggaraan tahun ini menjadi yang pertama bagi JHF dengan cakupan internasional.

JHF #3 merupakan kolaborasi Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) DIY dan Kamar Dagang dan Industri (KADIN) DIY. Dr. Ir. Ahmad Syauqi Soeratno, M.M., memimpin Steering Committee (SC) bersama Wakil Ketua SC Budiharto Setyawan. Sementara itu, Drs. Heroe Poerwadi, M.A., memimpin Organizing Committee (OC) bersama Wakil Ketua OC Rika Fatimah P.L., S.E., M.Sc., Ph.D. Dewan Penasihat kegiatan ini dipimpin GKR Mangkubumi, sedangkan Ketua Umum MES DIY dijabat Prof. Dr. Edy Suandi Hamid, M.Ec.

FGD tersebut menghadirkan sejumlah pemangku kepentingan, penggiat G2R Tetrapreneur, komunitas kuliner, kelompok wanita tani, pelaku usaha dari kalurahan dan kelurahan di DIY, serta mahasiswa Sekolah Pascasarjana Program Studi Ekonomi Islam dan Industri Halal Universitas Gadjah Mada (UGM).

Rika Fatimah Tekankan Dampak Nyata Ekonomi Syariah

Narasumber FGD, Rika Fatimah P.L., S.T., M.Sc., Ph.D., menyoroti pentingnya membangun ekosistem ekonomi yang mampu menjawab tantangan pembangunan di Yogyakarta. Dosen senior Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM sekaligus pendiri dan konseptor G2R Tetrapreneur itu menilai persoalan sosial dan ekonomi, termasuk kemiskinan dan ketimpangan, perlu menjadi momentum untuk memperkuat pemberdayaan masyarakat secara terstruktur dan berkelanjutan.

Menurut Rika, Yogyakarta memiliki potensi besar dalam pengembangan ekonomi syariah. Hal itu tercermin dari capaian pada Adinata Syariah 2026, yang mencakup penghargaan dalam sejumlah kategori, antara lain Sekolah Pelopor Ekonomi Syariah, zakat, infak, dan sedekah (ZIS), inkubasi bisnis usaha syariah, inovasi ekonomi dan keuangan syariah, serta pertumbuhan pelaku usaha bersertifikat halal.

Namun, ia menegaskan bahwa berbagai capaian tersebut perlu diikuti evaluasi dan upaya untuk memastikan manfaat ekonomi syariah benar-benar dirasakan masyarakat.

“Jangan sampai penghargaan tersebut hanya merupakan sebuah pentas. Syariah kok masih banyak yang miskin,” tutur Rika.

Rika juga menjabat Wakil Ketua OC JHF #3, Ketua Departemen Industri Halal MES DIY, serta Wakil Ketua Komite Teknis 03-13 untuk SNI G2R Tetrapreneur. Dalam pemaparannya, ia menekankan pentingnya menghubungkan pengembangan ekonomi halal dengan upaya pemberdayaan masyarakat agar mampu memberikan dampak yang lebih luas.

Business Matching Bidik Kerja Sama dan Transaksi Nyata

FGD dilanjutkan dengan pemaparan mengenai business matching oleh Raden Hari Haryadi Basuki, Koordinator Business Matching and International Program Team Jogja Halal Festival #3.

Hari menjelaskan bahwa business matching dirancang sebagai platform yang mempertemukan penjual (seller), pembeli (buyer), investor, dan mitra strategis (strategic partner) dari berbagai sektor ekonomi halal.

Menurut dia, kegiatan tersebut tidak hanya berfokus pada mempertemukan para pelaku usaha dan calon mitra, tetapi juga mendorong terbentuknya kerja sama konkret. Hasil yang ditargetkan mencakup Letter of Intent (LoI), Memorandum of Understanding (MoU), serta transaksi perdagangan dan investasi.

Melalui rangkaian kegiatan ini, pengembangan ekosistem ekonomi halal diharapkan tidak berhenti pada forum diskusi dan penghargaan, tetapi berlanjut menjadi kolaborasi usaha yang memperluas akses pasar, membuka peluang investasi, dan memperkuat pemberdayaan ekonomi masyarakat.