Yogyakarta (Riaunews.com) – Perkembangan ekonomi syariah di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menunjukkan tren positif. Hal ini disampaikan Ketua Umum Pengurus Wilayah Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) DIY, Prof. Dr. Edy Suandi Hamid, M.Ec., dalam talkshow Teras Kepatihan bertema “Pengembangan Ekonomi Syariah di DIY” yang digelar di Gedung Pusat Desain Industri Nasional (PDIN) Yogyakarta, Rabu (24/9).
Prof. Edy mengungkapkan, mayoritas penduduk DIY yang beragama Islam, yakni sekitar 3,47 juta jiwa atau 92,3% dari total populasi 2024, menjadi basis pasar kokoh bagi produk halal, layanan keuangan syariah, dan pariwisata ramah muslim. Ia menambahkan, pasar modal syariah juga mencatat capaian signifikan, dengan 6% investor syariah nasional berasal dari DIY atau sebanyak 9.136 investor.
Di sektor perbankan, data OJK DIY Januari 2025 mencatat pertumbuhan kredit mencapai Rp63,24 triliun atau naik 7,70% YoY, dengan pembiayaan UMKM menembus Rp28,34 triliun atau 44,81% pangsa pasar. Namun, Non-Performing Loan (NPL) UMKM masih cukup tinggi di angka 6,34%, sehingga dibutuhkan pendampingan intensif dan penguatan manajemen risiko.
Prof. Edy juga menyoroti perkembangan sertifikasi halal. DIY mendapat 10.000 kuota sertifikasi halal gratis untuk UMKM pada 2025, bagian dari total 1 juta kuota nasional. Hingga Agustus 2025, lebih dari 9 juta produk bersertifikat halal tercatat secara nasional, di mana DIY diharapkan menjadi kontributor penting di sektor makanan, minuman, dan fashion.
Meski demikian, tantangan masih ada pada literasi dan inklusi keuangan syariah. “Literasi keuangan syariah kita sudah 43,42%, namun inklusi baru 13,41%. Artinya banyak masyarakat tahu, tapi belum menggunakan produk syariah,” ujarnya. Ia menegaskan ekonomi syariah harus hadir bukan sekadar label, tetapi substansial, adil, aman, dan memberi nilai tambah bagi masyarakat.
Dari sisi regulasi, anggota Komisi B DPRD DIY, Muh. Ajrudin Akbar, menekankan pentingnya fasilitasi pemerintah dalam pertumbuhan ekonomi syariah. Sementara itu, Kepala Biro Perekonomian dan SDA Setda DIY, Eling Priswanto, menambahkan bahwa ekonomi syariah perlu dipandang sebagai sistem inklusif, dengan KDEKS DIY menjadi bukti nyata komitmen pemerintah dalam mengintegrasikan program lintas sektor.
