Pekanbaru (Riaunews.com) – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Riau menyoroti antrean panjang kendaraan untuk mendapatkan bahan bakar minyak (BBM) di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) yang belum kunjung teratasi. Bahkan, sejumlah kendaraan disebut harus mengantre hingga bermalam di SPBU.
Melihat kondisi tersebut, Fraksi PKS meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau segera mengambil langkah konkret untuk mengatasi persoalan tersebut. Salah satunya dengan memperketat pengawasan distribusi BBM bersubsidi agar penyalurannya di SPBU tepat sasaran dan sesuai kebutuhan masyarakat.
Anggota Fraksi PKS DPRD Riau, Samsuri Daris, mengatakan terdapat dua persoalan utama yang harus segera ditangani pemerintah, yakni pengawasan distribusi BBM bersubsidi dan kepastian ketersediaan pasokan. “Pertama, pengawasan distribusi BBM bersubsidi harus diperketat untuk mencegah penyalahgunaan dan memastikan BBM subsidi diterima masyarakat yang berhak. Kedua, pemerintah perlu memastikan ketersediaan pasokan BBM sesuai dengan kebutuhan masyarakat Riau,” ujar Samsuri, Rabu (19/8/2026).
Distribusi dan Pasokan BBM Harus Diawasi
Menurut Samsuri, Pemprov Riau perlu melakukan pengawasan secara ketat dan berkala terhadap distribusi BBM bersubsidi di SPBU. Pemerintah harus memastikan penyaluran BBM mulai dari alokasi hingga distribusi kepada konsumen berjalan sesuai ketentuan dan tidak terjadi penyalahgunaan.
Selain pengawasan, pemerintah juga perlu memastikan ketersediaan pasokan BBM di seluruh wilayah Riau. Jika antrean panjang terjadi akibat kekurangan pasokan atau alokasi BBM bersubsidi, Pemprov Riau diminta segera berkoordinasi dengan Pertamina, mitra Pertamina, dan pemerintah pusat untuk mencari solusi.
“Pemprov Riau harus segera berkoordinasi dengan pihak terkait seperti Pertamina beserta mitra dan pemerintah pusat terkait alokasi BBM subsidi jika memang terjadi kekurangan,” katanya.
Jangan Sampai Masyarakat Dirugikan
Samsuri yang juga anggota Komisi IV DPRD Riau menilai antrean panjang di sejumlah SPBU menunjukkan adanya persoalan yang harus segera ditangani. Menurutnya, pemerintah perlu memastikan kebutuhan BBM masyarakat terpenuhi agar aktivitas ekonomi dan mobilitas warga tidak terganggu.
Karena itu, Fraksi PKS meminta persoalan antrean BBM tidak hanya ditangani secara sementara. Pemprov Riau perlu memastikan pengawasan distribusi berjalan optimal sekaligus menjamin ketersediaan pasokan BBM di berbagai daerah.
“Yang terpenting masyarakat jangan sampai dirugikan akibat keterbatasan pasokan BBM. Pemerintah harus hadir dan memastikan kebutuhan energi masyarakat terpenuhi,” tutupnya.
Komentar