Jakarta (RiauNews.com) – Pendiri Srikandi Jaga Desa yang juga Utusan Khusus Presiden RI sekaligus Ketua Dewan Pembina Srikandi Jaga Desa, Hashim S. Djojohadikusumo, melantik dan mengukuhkan jajaran Dewan Pimpinan Pusat (DPP), Dewan Pimpinan Daerah (DPD), serta Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Srikandi Jaga Desa dari seluruh Indonesia di Ballroom The Djakarta Theater, Jakarta, Jumat (3/7/2026).
Pelantikan bertema “Perempuan Berdaya, Desa Sejahtera” itu dirangkai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS) dan Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) sebagai bentuk sinergi dalam mendukung pengawasan, edukasi, dan publikasi program pembangunan desa.
Dalam kesempatan tersebut, Ella Nurlaela Tubagoes resmi dilantik sebagai Ketua Umum DPP Srikandi Jaga Desa bersama jajaran pengurus tingkat pusat, provinsi, hingga kabupaten dan kota se-Indonesia.
Acara dihadiri Wakil Jaksa Agung RI, sejumlah menteri dan wakil menteri, komisaris serta direksi BUMN, kepala daerah, dan tamu undangan. Hadir pula Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal serta Gubernur Maluku Sherly Tjoanda Laos yang juga menjabat Wakil Ketua Dewan Pembina Srikandi Jaga Desa.
Dalam sambutannya, Hashim mengatakan perempuan memiliki peran strategis dalam mengawal pembangunan desa, terutama di tengah mulai dijalankannya berbagai program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Menurutnya, sejumlah program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, dan Sekolah Rakyat memerlukan dukungan serta pengawasan seluruh elemen masyarakat agar pelaksanaannya berjalan sesuai tujuan.
“Program-program pemerintah dengan tujuan mulia sudah mulai berjalan, salah satunya Program Makan Bergizi Gratis yang bertujuan menumbuhkan kesehatan anak-anak di desa-desa. Namun, jika pelaksanaannya tidak diawasi dan dibina dengan baik, hasilnya tentu tidak akan maksimal,” ujar Hashim.
Ia menegaskan keberhasilan program pemerintah tidak hanya bergantung pada kebijakan, tetapi juga pengawasan masyarakat.
“Program yang tujuan mulia jangan sampai gagal karena lemahnya pengawasan. Mari kita kawal bersama agar setiap program berjalan sesuai harapan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat desa,” katanya.
Usai pelantikan, Ketua Umum DPP ABPEDNAS Ir. H. Indra Utama, M.PWK., IPU dan Ketua Umum SMSI Firdaus menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang disaksikan seluruh peserta dan tamu undangan.
Kerja sama tersebut mencakup dukungan SMSI terhadap Program Jaksa Garda Desa (Jaga Desa), sekaligus pembentukan Pokja News Room Jaga Desa di seluruh kabupaten dan kota di Indonesia. Melalui kolaborasi itu, ABPEDNAS dan SMSI berkomitmen memperkuat penyebarluasan informasi, edukasi publik, serta pengawasan pembangunan desa secara transparan dan akuntabel.
Pelantikan nasional Srikandi Jaga Desa dan penandatanganan kerja sama ABPEDNAS dengan SMSI diharapkan memperkuat kolaborasi antara pemerintah, aparat penegak hukum, pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), media massa, dan masyarakat dalam mewujudkan desa yang maju, mandiri, dan sejahtera. Acara kemudian ditutup dengan penyerahan penghargaan, hiburan, dan sesi foto bersama.
Komentar