Pekanbaru (Riaunews.com) – Terobosan Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Pekanbaru dalam mengelola sisa kuota Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) tingkat SMP negeri mendapat dukungan dari DPRD Kota Pekanbaru. Kebijakan yang mewajibkan orang tua atau calon peserta didik datang langsung untuk mendaftar dinilai dapat menutup celah praktik percaloan dalam proses penerimaan siswa baru.
Anggota Komisi III DPRD Kota Pekanbaru, Tekad Indra Pradana Abidin, mengatakan sistem pendaftaran langsung tanpa perantara merupakan langkah yang tepat untuk menjaga transparansi sekaligus mencegah oknum memanfaatkan sisa kuota sekolah.
“Ini kan anak-anak yang tidak lulus bisa mendaftar dengan datang langsung ke sekolah. Disdik membuat kebijakan harus orang tua langsung atau anak, ini tepat. Jangan sampai nanti ada oknum-oknum yang memanfaatkan ini,” kata Tekad, Kamis (2/7/2026).
Politikus Fraksi PDI Perjuangan itu menilai pelaksanaan SPMB setiap tahun selalu berpotensi dimanfaatkan pihak-pihak yang ingin mencari keuntungan. Karena itu, ia meminta Disdik dan pihak sekolah memperketat pengawasan agar kuota yang masih tersedia benar-benar diberikan kepada calon peserta didik yang berhak.
Dukung Program Zero Anak Putus Sekolah
Tekad juga mengingatkan Dinas Pendidikan dan seluruh kepala sekolah negeri di Pekanbaru agar menjalankan kebijakan yang sejalan dengan program Pemerintah Kota Pekanbaru dalam menekan angka anak putus sekolah.
“Kita dukung, jangan sampai dimanfaatkan oleh oknum. Jadi Disdik dan pihak sekolah juga harus selaras dengan kebijakan Pak Wali Kota karena ini untuk mencegah anak putus sekolah. Jangan ada yang dirugikan karena sistem penerimaan,” tegasnya.
Sebelumnya, hasil SPMB 2026 tingkat SMP negeri di Kota Pekanbaru diumumkan pada Rabu (1/7/2026). Pemerintah Kota Pekanbaru masih membuka kesempatan bagi calon peserta didik yang belum lulus seleksi reguler melalui pemenuhan kuota di 35 SMP negeri yang masih memiliki daya tampung.
Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho menegaskan seluruh proses pemenuhan kuota tidak dipungut biaya. Ia meminta masyarakat tidak mempercayai oknum yang menawarkan kursi sekolah dengan imbalan tertentu.
“Ini gratis. Kita takut ada yang ambil kesempatan menjual kuota yang ada dan meminta imbalan. Padahal ini anak-anak Pekanbaru yang belum dapat sekolah,” ujar Agung.
