Plt Gubri Tekankan Kolaborasi “Tali Berpilin Tiga” Dalam Dukung Pembangunan Riau

Pekanbaru (Riaunews.com) – Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto, menegaskan pentingnya kolaborasi antara unsur adat, agama, dan pemerintah dalam mendukung jalannya pemerintahan di Provinsi Riau. Hal tersebut disampaikannya dalam forum konsultasi bersama yang mengusung semangat “tali berpilin tiga” di Balai Dang Merdu BRK Syariah, Pekanbaru, Minggu (12/4/2026).

Menurutnya, forum tersebut menjadi wadah strategis untuk menyatukan kekuatan sosial yang telah lama menjadi fondasi kehidupan masyarakat Riau. Sinergi antar elemen dinilai penting untuk menghadapi berbagai tantangan pembangunan ke depan.

“Ini merupakan ruang konsultasi bersama dalam bingkai tali berpilin tiga, sebagai upaya menyatukan kekuatan masyarakat adat dan agama dalam menopang jalannya pemerintahan di Provinsi Riau,” ujarnya.

Hadapi Tantangan Fiskal Daerah

SF Hariyanto menjelaskan, konsep “tali berpilin tiga” merujuk pada sinergi antara Forum Komunikasi Masyarakat Riau (FKMR), Majelis Ulama Indonesia (MUI), dan Lembaga Adat Melayu (LAM). Ketiga unsur tersebut dinilai memiliki peran penting dalam menjaga harmoni sosial.

Ia menekankan bahwa forum ini bukan sekadar simbol, tetapi juga representasi sistem nilai yang menjadi penopang keseimbangan dalam kehidupan bermasyarakat dan pemerintahan di Riau.

Lebih lanjut, ia mengajak seluruh pihak memanfaatkan forum tersebut untuk menyatukan arah kebijakan dan memperkuat sinergi lintas sektor agar sejalan dengan aspirasi masyarakat.

Dalam kesempatan itu, ia juga mengungkapkan tantangan strategis yang tengah dihadapi daerah, terutama terkait keterbatasan fiskal akibat dinamika dana transfer dari pemerintah pusat.

Meski demikian, ia menegaskan kondisi tersebut harus menjadi momentum untuk memperkuat kemandirian daerah melalui berbagai inovasi.

Sebagai langkah konkret, Pemprov Riau telah mengumpulkan seluruh unit Samsat untuk menandatangani kesepakatan bersama dalam mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Langkah ini diharapkan mampu memperkuat kapasitas fiskal daerah sekaligus mendorong pembangunan yang berkelanjutan dan berpihak kepada masyarakat.