Pekanbaru (Riaunews.com) – Dugaan adanya praktik terorganisir di balik maraknya gelandangan dan pengemis (gepeng) di Kota Pekanbaru mencuat. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru menilai fenomena tersebut tidak terjadi secara alami, melainkan ada indikasi keterlibatan pihak tertentu.
Anggota DPRD Pekanbaru dari Fraksi PAN, Nofrizal, mengungkapkan bahwa isu mengenai adanya pihak yang mengoordinir gepeng, termasuk menyediakan tempat penampungan hingga sistem antar-jemput, sudah lama beredar di tengah masyarakat.
“Sudah menjadi rahasia umum, ada indikasi mereka ini dikoordinir. Bahkan disebut-sebut ada rumah penampungan. Hal seperti ini tidak boleh dibiarkan,” ujarnya, Selasa (31/3/2026).
Perlu Penelusuran Serius
Menurut Nofrizal, jika dugaan tersebut benar, maka persoalan gepeng tidak lagi sekadar isu sosial, melainkan sudah masuk ranah yang lebih kompleks dan membutuhkan penanganan serius dari aparat serta pemerintah.
Ia mendorong agar instansi terkait segera melakukan penelusuran mendalam guna mengungkap kemungkinan adanya jaringan atau sindikat di balik fenomena tersebut.
Minta Langkah Tegas dan Terpadu
Selain penelusuran, DPRD juga meminta langkah tegas dari pemerintah kota melalui dinas terkait seperti Dinas Sosial dan Dinas Kependudukan, agar tidak terjadi pembiaran.
Nofrizal menegaskan, penanganan harus dilakukan secara terpadu dengan melibatkan Pemerintah Provinsi Riau agar solusi yang dihasilkan lebih komprehensif dan berkelanjutan.
“Tidak cukup hanya penertiban di lapangan. Harus ada tindakan menyeluruh, termasuk jika memang ada pihak yang mengoordinir,” tegasnya.
Ganggu Ketertiban Umum
Keberadaan gepeng di sejumlah persimpangan lampu lalu lintas di Pekanbaru dinilai tidak hanya mengganggu ketertiban umum, tetapi juga berpotensi membahayakan keselamatan pengguna jalan.
Karena itu, DPRD berharap ada keseriusan semua pihak untuk menyelesaikan persoalan ini, sehingga tidak terus berulang, terutama setelah momen besar seperti Idulfitri.
