Pekanbaru (Riaunews.com) – Meski telah beroperasi sekitar tujuh bulan, Lembaga Pengelolaan Sampah (LPS) di Kota Pekanbaru belum dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat. Sejumlah warga masih memilih mengelola sampah secara mandiri dan tidak menggunakan jasa pengangkutan yang disediakan LPS.
Anggota Komisi IV DPRD Kota Pekanbaru, Zulfan Hafiz, menilai salah satu penyebab rendahnya partisipasi warga adalah tarif layanan yang dianggap memberatkan. Ia menyebutkan LPS saat ini dikenakan retribusi per tonase sebesar Rp100, yang berdampak langsung pada tarif pengangkutan sampah yang dibebankan kepada masyarakat.
“LPS juga tentu mengambil keuntungan untuk menutup biaya operasional. Apalagi ada biaya per tonase Rp100 itu, otomatis memengaruhi tarif ke masyarakat,” ujar Zulfan, Selasa (3/2/2026).
Zulfan menjelaskan, tarif pengangkutan sampah yang sebelumnya berkisar Rp15 ribu per bulan di sejumlah wilayah kini meningkat hingga sekitar Rp30 ribu. Kenaikan tersebut, menurutnya, wajar jika menimbulkan keberatan di tengah kondisi ekonomi masyarakat.
Ia mendorong Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru agar mengevaluasi kebijakan biaya tonase tersebut, bahkan mengusulkan penghapusan atau penurunan tarif menjadi lebih rendah. Selain itu, Zulfan juga meminta Pemko memberikan subsidi kepada LPS agar biaya operasional dapat ditekan tanpa membebani warga.
Selain persoalan tarif, Zulfan menyoroti jadwal pengangkutan sampah yang dinilai belum maksimal. Ia menyebutkan di beberapa wilayah sampah hanya diangkut satu hingga dua kali dalam sepekan, sehingga berpotensi menimbulkan penumpukan dan dampak kesehatan, serta mengimbau masyarakat untuk tidak membakar sampah di kawasan permukiman karena menimbulkan polusi dan melanggar aturan.
