Jakarta (Riaunews.com) – Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengungkapkan bahwa pihaknya sempat berdiskusi dengan sejumlah kelompok masyarakat yang menolak pemberian gelar pahlawan nasional kepada Presiden ke-2 RI Soeharto. Kelompok tersebut menilai, Soeharto tidak layak dianugerahi gelar itu karena berbagai pelanggaran yang terjadi selama masa pemerintahannya.
“(Alasan penolakan) salah satunya karena mereka menganggap Presiden Soeharto tidak layak mendapatkan gelar pahlawan nasional karena berbagai pelanggaran masa lalu,” ujar Gus Ipul, Minggu (2/11/2025).
Ia menjelaskan, berbagai catatan dan keberatan tersebut telah ditelaah oleh tim pengkaji gelar pahlawan nasional. Namun, secara syarat formal, nama Soeharto tetap dinyatakan memenuhi ketentuan untuk diusulkan. “Keberatan-keberatan itu dipelajari, tetapi karena sudah memenuhi syarat formal, maka Presiden Soeharto tetap kita usulkan untuk mendapatkan gelar pahlawan nasional,” terangnya.
Gus Ipul menegaskan, Kementerian Sosial mempertimbangkan berbagai aspek dalam setiap usulan gelar pahlawan, termasuk pandangan akademisi, sejarawan, dan tokoh agama. “Kami sangat menghormati dan menghargai perbedaan pendapat itu. Keputusan yang kami ambil tentu mempertimbangkan semua sisi,” katanya.
Sebelumnya, Gus Ipul telah menyerahkan 40 nama calon pahlawan nasional kepada Menteri Kebudayaan sekaligus Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (GTK), Fadli Zon, pada 21 Oktober 2025 lalu. “Ada 40 nama yang kami usulkan, yang telah dianggap memenuhi syarat,” ujarnya.
Beberapa nama yang masuk dalam daftar tersebut antara lain Presiden Soeharto, Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur), aktivis buruh Marsinah, Kiai Kholil Bangkalan, Kiai Bisri Syansuri, dan sejumlah tokoh ulama lainnya. “Alhamdulillah, semuanya bisa kami serahkan secara langsung kepada Pak Fadli Zon,” tutur Gus Ipul.
Komentar