Bengkalis (Riaunews.com) – Sudah hampir dua tahun sejak Ombudsman RI Perwakilan Riau merekomendasikan agar pengelolaan penyeberangan RoRo Bengkalis dialihkan dari Unit Pelaksana Teknis (UPT) ke Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), namun hingga kini belum ada tindak lanjut dari Pemerintah Kabupaten Bengkalis.
Alih-alih menunjukkan kemajuan, pelayanan publik di pintu masuk utama Kabupaten Bengkalis justru dinilai stagnan. Ketua Ombudsman RI Perwakilan Riau, Bambang Pratama, menegaskan bahwa kajian teknis dan rekomendasi resmi telah disampaikan sejak 2023, namun Dinas Perhubungan (Dishub) Bengkalis belum melakukan langkah konkret.
“Kami sudah sampaikan sejak tahun lalu, bahkan sudah dilakukan observasi lapangan. Tapi transformasi ke BLUD belum juga dilakukan. Ini penting karena menyangkut profesionalitas dan kecepatan pelayanan publik,” ujar Bambang, Kamis (30/10/2025).
Bambang menilai, penerapan sistem BLUD terbukti efektif meningkatkan kualitas layanan publik, seperti di RSUD dan sekolah-sekolah. Dengan skema ini, pengelolaan keuangan dan operasional menjadi lebih fleksibel, sehingga jadwal kapal bisa lebih pasti dan pelayanan lebih profesional. “Kalau rumah sakit dan sekolah bisa, kenapa RoRo tidak?” ucapnya.
Namun hingga kini, Dishub Bengkalis belum memberikan kepastian waktu pelaksanaan transformasi ke BLUD maupun jaminan ketersediaan minimal tiga kapal aktif sebagai standar layanan dasar. Ombudsman menilai kondisi ini menunjukkan lemahnya komitmen terhadap peningkatan kualitas layanan publik.
“Kami belum mendapatkan jaminan kapan BLUD diterapkan dan kepastian layanan minimal tiga kapal. Ini sudah diingatkan berulang kali, tapi belum ada perbaikan,” tegas Bambang.
Ombudsman berencana melaporkan hasil observasi terbaru kepada Sekretaris Daerah (Sekda) Bengkalis serta merekomendasikan evaluasi terhadap kinerja Kepala Dishub dan jajarannya. “Pemda harus berani mengevaluasi tata kelola, SDM, termasuk kepala OPD. Kalau rekomendasi publik terus diabaikan, bagaimana pelayanan mau maju?” katanya.
Ia menambahkan, penyeberangan RoRo merupakan wajah utama pelayanan publik Kabupaten Bengkalis. “Kalau pintu masuknya saja bermasalah, citra pemerintah daerah ikut tercoreng. Ini bukan sekadar soal kapal, tapi soal komitmen terhadap pelayanan publik,” pungkasnya.
