Jakarta (Riaunews.com) – Pemerintah akan meningkatkan secara signifikan jumlah rumah yang direnovasi melalui Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) pada tahun 2026. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menargetkan 400 ribu unit rumah tidak layak huni akan direnovasi tahun depan, naik drastis dari 45 ribu unit pada 2025.
Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) menjelaskan, peningkatan kuota ini merupakan komitmen Presiden untuk mempercepat perbaikan kondisi hunian masyarakat berpenghasilan rendah. “Tahun depan, Bapak Presiden meningkatkan besar sekali. Jadi dari 45 ribu tahun ini, tahun depan menjadi 400 ribu,” ujarnya dalam konferensi pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (28/10/2025).
Menurut data kementerian, saat ini terdapat 26,9 juta unit rumah tidak layak huni di Indonesia. Program BSPS diperuntukkan bagi masyarakat yang memiliki rumah namun dalam kondisi tidak layak, seperti atap bocor, lantai rusak, atau dinding rapuh.
Ara menegaskan, program tersebut mendapat dukungan penuh dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI). Ia menyebut program BSPS tidak hanya memperbaiki rumah warga, tetapi juga mendorong semangat kebersamaan di tengah masyarakat. “Program ini sangat pro rakyat, dan masyarakat sangat menggemarinya karena manfaatnya langsung terasa. Kami berterima kasih kepada Presiden dan DPR, khususnya Ibu Puan, Pak Dasco, dan Komisi V,” kata Ara.
Ia mencontohkan hasil kunjungannya ke Karawang, di mana sejumlah rumah yang direnovasi bahkan hampir setara dengan pembangunan baru. “Rumah yang saya lihat tadi malam, bisa dibilang renovasi total. Hampir seperti membangun baru,” tuturnya.
Selain memperbaiki kualitas hunian, Ara menilai program ini turut menggeliatkan ekonomi lokal melalui keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan. “Yang terjadi adalah gotong royong luar biasa. Jadi tidak hanya bantuan dari negara, tapi juga kolaborasi antarwarga,” pungkasnya.
