Pekanbaru (Riaunews.com) – Belasan guru honorer non-database mendatangi Gedung DPRD Kota Pekanbaru, Senin (20/10/2025). Mereka menyampaikan keresahan atas rencana pemerintah pusat menghapus status tenaga honorer pada akhir 2025.
Rombongan guru diterima langsung oleh Ketua DPRD Pekanbaru, Muhammad Isa Lahamid, di Ruang Badan Musyawarah (Banmus). Para guru berharap wakil rakyat membantu memperjuangkan nasib sekitar 163 tenaga pendidik yang belum terdata dalam sistem Badan Kepegawaian Negara (BKN).
“Hari ini kami datang memperjuangkan nasib honorer yang tercecer. Jumlah kami 163 orang dengan berbagai kendala. Pak Ketua DPRD sudah menyampaikan akan memperjuangkan kami dan mengagendakan audiensi dengan Komisi I dan III,” ujar Tuti Albertina, guru dari SDN 196 Pekanbaru.
Menurut Tuti, sesuai aturan Kemenpan-RB, status tenaga honorer akan dihapus. Karena itu, mereka berharap bisa masuk dalam pendataan resmi agar tetap bisa mengabdi di sekolah negeri. “Kalau daerah mau mengusulkan NIP bagi tenaga honorer yang masih aktif, itu bisa. Kami mohon DPRD dan Pak Wali Kota membantu agar kami tidak tercecer,” katanya.
Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Pekanbaru Muhammad Isa Lahamid menegaskan pihaknya akan menindaklanjuti aspirasi tersebut. Ia berjanji akan menjadwalkan hearing bersama Komisi I dan III, Dinas Pendidikan, serta BKPSDM untuk mencari solusi terbaik.
“Banyak guru sudah terdaftar di Dapodik, tapi belum masuk database BKN. Kita ingin data guru ini jelas, baik yang PPPK, sertifikasi, maupun honorer BOS,” ujarnya. Isa menambahkan, Pemko Pekanbaru telah menambah alokasi anggaran lebih dari Rp100 miliar dalam APBD 2025 untuk gaji guru, sebagai upaya memberi kepastian bagi tenaga pendidik.
Komentar