Siak (Riaunews.com) – Bupati Siak dr. Afni Zulkifli menegaskan kondisi keuangan daerah saat ini tengah ditata ulang demi menjaga keseimbangan antara kebutuhan wajib dan kebutuhan mendesak kerakyatan. Ia menyebut kemampuan anggaran daerah terbatas sehingga keterbukaan diperlukan agar semua pihak bisa beradaptasi.
Bupati Afni mengungkapkan pekan lalu kas Pemkab Siak hanya tersisa sekitar Rp8 miliar, sementara kebutuhan wajib yang harus dibayar lebih dari Rp100 miliar. “Alhamdulillah awal pekan ini ada kucuran pendapatan masuk, sehingga kita mulai memproses pembayaran TPP 13, gaji honor bulan September, pembayaran BPJS bulan Mei hingga Juni, serta siltap dan non-siltap kampung,” ujarnya, Senin (29/9).
Menurutnya, kondisi ini menjadi tantangan serius karena uang yang masuk jauh lebih lambat dibandingkan kebutuhan belanja yang keluar begitu cepat. Ia menegaskan ke depan APBD tidak boleh hanya dirasakan oleh kalangan tertentu saja.
“Kondisi sesak ini ke depan harus kita ubah. Tidak boleh APBD hanya dirasakan oleh kalangan tertentu saja,” tegasnya.
Bupati Afni menekankan, upaya efisiensi yang dilakukan pemerintah daerah harus berjalan seiring dengan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ia menilai tidak ada pilihan lain selain menaikkan PAD melalui kerja keras dan inovasi.
“Efisiensi belanja wajib kita lakukan, namun peningkatan PAD juga harus menjadi fokus bersama. Dengan begitu, ruang fiskal Siak akan lebih sehat, hutang bisa dilunasi, dan kewajiban dasar ke rakyat tetap terlaksana,” tutup Bupati Afni.
Komentar