Pekanbaru (Riaunews.com) – Gubernur Riau (Gubri) Abdul Wahid memimpin rapat bersama pejabat Eselon II di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau, Senin (15/9/2025). Rapat tersebut membahas evaluasi realisasi fisik dan keuangan APBD 2025, mekanisme pengendalian pengadaan barang dan jasa, serta penyelesaian kewajiban pihak ketiga.
Dalam rapat itu, Gubri Wahid menekankan pentingnya pengendalian belanja agar sejalan dengan proyeksi pendapatan daerah. “Seperti biasa kita lakukan rapat dalam rangka pengendalian belanja serta proyeksi pendapatan, sehingga antara pendapatan dan belanja bisa sejalan,” ujarnya.
Ia mengungkapkan bahwa hingga pertengahan September, realisasi keuangan APBD Riau baru mencapai 49 persen dari total anggaran Rp9,5 triliun. Sementara itu, realisasi fisik proyek pemerintah tercatat sebesar 52 persen.
“Masih rendah. Dan kita akan mengambil langkah dengan masing-masing dinas bisa melakukan coaching clinic yang nanti dipimpin oleh Sekda dan tim, agar realisasi dan pendapatannya betul-betul terlaksana dengan baik,” tegas Wahid.
Menurut Gubri, rendahnya realisasi anggaran dipengaruhi oleh adanya tunda bayar dari tahun sebelumnya. Kondisi ini menekan kemampuan fiskal Pemprov dalam menyalurkan anggaran sesuai rencana.
Ia berharap pada tahun 2026 persoalan serupa tidak lagi terjadi. “Saya sudah berkali-kali mengatakan bahwa kita tertekan secara finansial dan fiskal kita tertekan karena ada beban tahun lalu, tunda bayar yang harus kita selesaikan. Jadi pilihan kita ada dua, membayar hutang atau melaksanakan program yang telah direncanakan,” pungkasnya.
Komentar