Jakarta (Riaunews.com) – Menteri Kebudayaan Fadli Zon mengumumkan bahwa uji publik terhadap penulisan ulang sejarah nasional akan dimulai pada 20 Juli 2025. Hal itu disampaikannya saat ditemui di kompleks parlemen, Senayan, Kamis (10/7).
“Nanti kita akan melaksanakan uji publik, kalau tidak salah, sudah ada schedule-nya itu mulai tanggal 20-an Juli,” ujar Fadli.
Ia menyambut baik langkah DPR RI yang membentuk tim supervisi untuk mengawasi proses penulisan ulang sejarah yang dilakukan oleh Kementerian Kebudayaan (Kemenbud). Menurutnya, keterlibatan DPR dalam supervisi adalah bagian dari fungsi pengawasan legislatif yang penting.
“Ya bagus, ini kan memang tugas DPR untuk melakukan supervisi, termasuk dari Komisi X sendiri,” katanya.
Fadli menambahkan bahwa proses uji publik akan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk para sejarawan. Ia menegaskan bahwa keterbukaan terhadap masukan publik menjadi bagian penting dalam memastikan sejarah ditulis secara objektif dan komprehensif.
Sebelumnya, DPR RI melalui Wakil Ketua Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan bahwa lembaganya telah memutuskan membentuk tim supervisi setelah berkonsultasi dengan Ketua DPR Puan Maharani dan para pimpinan dewan lainnya.
“Setelah konsultasi dengan Ketua DPR dan sesama pimpinan DPR lainnya, maka DPR akan membentuk dan menugaskan tim supervisi penulisan ulang sejarah,” kata Dasco dalam keterangannya, Sabtu (5/7).
Tim tersebut terdiri dari anggota Komisi III dan Komisi X DPR RI. Dasco menegaskan bahwa alat kelengkapan dewan yang tergabung dalam tim akan bekerja secara profesional guna memastikan penulisan ulang sejarah berjalan sesuai prinsip keilmuan dan kepentingan nasional.
