Yogyakarta (Riaunews.com) – Fenomena shadow ban atau dugaan pembatasan jangkauan konten di media sosial menjadi perhatian dalam perkembangan komunikasi publik di ruang digital. Fenomena tersebut mencuat seiring munculnya keluhan sejumlah pengguna media sosial, termasuk publik figur dan influencer, yang menduga jangkauan konten mereka mengalami penurunan tanpa pemberitahuan secara terbuka dari platform.
Dosen Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Widya Mataram (UWM) Yogyakarta, Dyaloka Puspita Ningrum, S.I.Kom., M.I.Kom., mengatakan fenomena tersebut perlu dilihat secara cermat karena media sosial memiliki peran strategis dalam penyebaran informasi dan pembentukan opini publik.
Menurutnya, popularitas publik figur maupun influencer memungkinkan informasi tersebar secara cepat dan menjangkau audiens luas melalui mekanisme algoritma, termasuk melalui halaman For You Page (FYP). Media sosial kemudian tidak hanya menjadi sarana komunikasi personal, tetapi juga ruang untuk menyampaikan kritik sosial dan merespons berbagai persoalan publik.
Perhatian terhadap dugaan shadow ban berkembang ketika pembatasan jangkauan konten dikaitkan dengan isu lingkungan, kebakaran hutan dan lahan (karhutla), demonstrasi, serta kritik terhadap pemerintah. Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai mekanisme algoritma platform dalam menentukan penyebaran suatu konten.
“Dugaan pembatasan jangkauan konten perlu dilihat berdasarkan bukti yang memadai. Pengguna perlu memahami bahwa pemblokiran akun, penghapusan konten, dan pembatasan jangkauan merupakan mekanisme yang berbeda,” ujar Dyaloka saat ditemui pada Selasa (3/11).
Sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid membantah adanya instruksi dari pemerintah untuk melakukan pembatasan terhadap konten-konten tertentu. Pernyataan tersebut turut menjadi bagian dari perdebatan mengenai transparansi pengelolaan informasi digital dan kebebasan berpendapat di media sosial.
Dyaloka menilai dugaan shadow ban tanpa bukti yang memadai dapat berkembang menjadi spekulasi yang memicu polarisasi dan ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah maupun pengelola platform. Sebaliknya, keluhan masyarakat juga perlu direspons secara transparan agar tidak memperburuk persepsi publik terhadap tata kelola informasi digital.
Ia mengatakan media sosial memiliki posisi penting dalam mendorong partisipasi masyarakat dan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Masyarakat tidak hanya berperan sebagai penerima informasi, tetapi juga memiliki ruang untuk menyampaikan aspirasi, kritik, dan pandangan terhadap kebijakan pemerintah.
Dalam konteks tersebut, komunikasi pemerintah melalui media sosial dinilai tidak cukup hanya berorientasi pada penyampaian program kerja, kebijakan, dan capaian pembangunan. Pemerintah juga perlu membangun komunikasi dua arah dengan masyarakat.
“Pemerintah sebagai komunikator harus menjadi pendengar yang aktif, terbuka, dan responsif terhadap aspirasi masyarakat. Kritik dan pandangan publik perlu direspons dengan informasi yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan,” katanya.
Dyaloka menambahkan, masyarakat juga perlu menyampaikan kritik secara etis dengan tetap mengedepankan sikap kritis dan konstruktif serta menghormati hak orang lain.
Menurutnya, keberhasilan komunikasi publik tidak semata-mata diukur dari seberapa luas informasi pemerintah tersebar di media sosial, tetapi juga dari sejauh mana masyarakat memiliki kesempatan untuk menyampaikan pendapat, didengar, dan memperoleh tanggapan.
Keterbukaan tersebut diperlukan agar kritik terhadap kebijakan maupun persoalan sosial dapat menjadi bagian dari komunikasi publik yang sehat, sekaligus menjadikan ruang digital sebagai ruang dialog antara pemerintah dan masyarakat.







Komentar