Pekanbaru (Riaunews.com) – Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Riau mendorong seluruh pemerintah daerah memperkuat tata kelola statistik sektoral dalam kerangka Satu Data Indonesia. Langkah ini diperlukan agar data yang dihasilkan setiap perangkat daerah akurat, terstandar, dan dapat dimanfaatkan sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan.
Dorongan tersebut disampaikan Kepala BPS Provinsi Riau, Dr. Asep Riyadi, dalam kegiatan Apresiasi Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) dan Pembinaan Penyusunan Publikasi Statistik Sektoral Provinsi Riau Tahun 2026 di Pekanbaru, Kamis (19/11/2026).
Asep menjelaskan, ekosistem statistik sektoral yang kuat membutuhkan pembagian peran yang jelas. BPS bertindak sebagai pembina data statistik, perangkat daerah menjadi produsen data, sedangkan walidata bertanggung jawab dalam pengelolaan dan integrasi data.
“Data bukan sekadar angka, melainkan fondasi pengambilan keputusan,” ujar Asep Riyadi.
EPSS Bukan Sekadar Mengejar Nilai Indeks
Menurut Asep, penguatan tata kelola statistik sektoral perlu dilakukan secara berkelanjutan melalui empat tahapan. Tahapan tersebut meliputi pengukuran tingkat kematangan melalui EPSS, pengajuan rekomendasi kegiatan statistik lewat Romantik, pembinaan oleh BPS kepada walidata, produsen data, dan Forum Satu Data, serta penyebarluasan data melalui publikasi berstandar.
Ia menegaskan, evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral tidak semata-mata bertujuan mengejar skor penilaian. Lebih dari itu, evaluasi harus mendorong pembenahan sistem pengelolaan data di setiap instansi pemerintah.
“EPSS bukan sekadar mengejar nilai indeks, tetapi mendorong perbaikan tata kelola statistik secara berkelanjutan,” kata Asep.
BPS Riau Rumuskan Empat Langkah Penguatan Statistik
Untuk memperkuat penyelenggaraan statistik sektoral, BPS Provinsi Riau merumuskan empat arah langkah bersama yang perlu ditindaklanjuti seluruh pemerintah daerah.
Pertama, pemerintah daerah diminta menjadikan laporan hasil EPSS 2026 sebagai dasar penyusunan rencana aksi. Indikator dan domain yang masih memperoleh nilai rendah harus menjadi prioritas perbaikan.
Kedua, pengajuan rekomendasi kegiatan statistik sektoral melalui Romantik perlu ditertibkan sebelum kegiatan dilaksanakan. Pengajuan tersebut harus dilengkapi metadata kegiatan, variabel, dan indikator.
Ketiga, pemerintah daerah perlu menyusun publikasi statistik berstandar dengan menyajikan data berseri minimal empat tahun, terpilah berdasarkan kabupaten/kota, serta dilengkapi analisis.
Keempat, kolaborasi dalam kerangka Satu Data Indonesia harus diperkuat melalui optimalisasi Forum Satu Data, peningkatan peran walidata, serta pendampingan BPS kabupaten/kota sebagai pembina statistik sektoral.







Komentar