Meranti (Riaunews.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Meranti mewajibkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) hingga tingkat kecamatan menerapkan inovasi pelayanan publik. Kebijakan ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas birokrasi sekaligus mendorong pelayanan yang lebih efektif dan efisien kepada masyarakat.
Penegasan tersebut disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kepulauan Meranti, Sudandri Jauzah, SH, saat memimpin Rapat Inovasi Daerah di Ruang Rapat Melati Kantor Bupati Kepulauan Meranti, Selasa (17/11/2026).
Rapat yang digagas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) Kepulauan Meranti itu dihadiri para asisten, pimpinan OPD, serta seluruh camat. Pertemuan tersebut membahas penerapan program kerja yang memiliki nilai kebaruan dan sesuai dengan tugas pokok serta fungsi masing-masing instansi.
Inovasi OPD Harus Berdampak Langsung ke Masyarakat
Sudandri menegaskan, inovasi di lingkungan pemerintahan tidak boleh sekadar menjadi pelengkap administrasi. Setiap terobosan yang dirancang harus memberikan dampak nyata terhadap efisiensi kerja dan kepuasan masyarakat sebagai penerima layanan.
“Seluruh OPD wajib menerapkan inovasi di masing-masing perangkat daerah. Tujuannya agar pekerjaan menjadi lebih efektif, efisien, lancar dan dapat meningkatkan etos kerja, sehingga berdampak terhadap peningkatan pelayanan kepada masyarakat,” tegas Sudandri.
Ia mencontohkan keberhasilan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kepulauan Meranti dalam mendekatkan pelayanan kepada masyarakat melalui pendekatan kearifan lokal.
Menurutnya, pola pelayanan proaktif tersebut dapat menjadi acuan bagi OPD lainnya dalam mengembangkan program kerja kreatif dan inovatif.
Selain penerapan, Sudandri meminta setiap OPD mendokumentasikan dan memublikasikan inovasi yang telah berjalan secara berkala. Langkah tersebut penting agar masyarakat mengetahui manfaat program sekaligus mendorong instansi lain melakukan pembenahan.
“Ini bisa menjadi motivasi bagi OPD yang lain. Inovasi yang sudah dilakukan dapat kita publikasikan satu per satu agar manfaatnya juga diketahui masyarakat,” ujarnya.
Inovasi Harus Transparan dan Akuntabel
Pemkab Kepulauan Meranti menegaskan bahwa penyelenggaraan inovasi daerah harus tetap berpedoman pada prinsip keterbukaan, kepatutan, kepentingan umum, serta dapat dipertanggungjawabkan secara akuntabel.
Melalui pembekalan teknis yang dikoordinasikan Bappedalitbang, seluruh jajaran birokrasi diharapkan mampu mengembangkan terobosan sesuai kebutuhan masyarakat.
Upaya tersebut diharapkan tidak hanya meningkatkan kinerja pemerintahan, tetapi juga mendorong terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas dan berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat Kepulauan Meranti.
