Yenni Sarinah, S.Pd., Pegiat Literasi Islam, Pekanbaru
Setiap tahun, ceritanya selalu sama. Langit berubah kelabu. Mata perih. Napas sesak. Sekolah diliburkan. Warga mengungsi dari asap. Lalu pemerintah sibuk memadamkan api, menggelar konferensi pers, dan menjanjikan evaluasi. Tapi tahun depan, api itu datang lagi. Lebih besar. Lebih meluas.
Kini, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) kembali melaporkan angka yang mengkhawatirkan. Ada 521 titik karhutla di sejumlah wilayah Indonesia. Luas lahan yang terbakar mencapai 1.332 hektare. Peningkatan titik api terbesar terjadi di Sulawesi Tenggara, yakni sebesar 146%.
Angka itu bukan sekadar statistik. 1.332 hektare itu sama dengan lebih dari 1.800 lapangan sepak bola yang hangus dalam waktu singkat. Di baliknya ada hutan yang hilang, satwa yang mati, tanah yang rusak, dan rakyat yang menderita karena asap.
Pertanyaannya: kenapa karhutla ini terus berulang? Kenapa setiap tahun kita seperti tidak pernah belajar? Jawabannya bukan karena kita kekurangan teknologi. Bukan karena kita kekurangan pesawat pemadam. Jawabannya ada pada sistem yang mengatur hutan kita: Kapitalisme.
Hutan Dijadikan Aset, Bukan Amanah
Dalam sistem Kapitalisme, hutan dan lahan dilihat sebagai aset ekonomi yang boleh dikuasai siapa saja yang bermodal. Siapa punya uang, siapa punya akses, dia yang dapat konsesi. Hutan bukan lagi dilihat sebagai paru-paru dunia, sebagai penyeimbang alam, sebagai amanah untuk generasi mendatang. Hutan dilihat sebagai angka di laporan keuangan.
Karena itu tidak heran, BNPB mengidentifikasi sebaran hotspot di sejumlah wilayah konsesi perusahaan, meski masih perlu verifikasi lapangan. Karhutla juga terjadi di kawasan perizinan pertambangan, bukan hanya di kawasan hutan atau perkebunan. Ini bukan kebetulan. Ini pola.
Ketika hutan sudah diserahkan ke perusahaan, orientasinya berubah. Yang dipikirkan bukan lagi bagaimana menjaga hutan, tapi bagaimana membuka lahan secepat mungkin, semurah mungkin, dan sebesar mungkin. Cara paling murah untuk membuka lahan adalah dengan membakar. Membakar itu cepat, murah, dan bekasnya langsung bisa ditanami atau ditambang.
Rakyat kecil yang membakar setengah hektare langsung ditangkap. Tapi perusahaan yang lahannya terbakar ratusan hektare, prosesnya berbelit-belit. Verifikasi lapangan lambat. Sanksi tidak memberi efek jera.
Negara Hanya Jadi Pemberi Izin
Dalam Kapitalisme, negara lebih berfungsi sebagai regulator pemberi izin dan penengah kepentingan pemodal, bukan pengurus rakyat.
Negara memberikan konsesi lahan dan tambang secara luas kepada perusahaan. Akibatnya, penguasaan lahan lebih berorientasi pada kepentingan bisnis daripada perlindungan rakyat. Hutan yang seharusnya dijaga, justru dibagi-bagi dalam bentuk izin.
Pengawasan lemah. Penegakan hukum tumpul terhadap korporasi. Sanksi yang ada pun tidak memberi efek jera. Perusahaan membayar denda, lalu tahun depan mengulang lagi. Bagi perusahaan besar, denda itu hanya biaya operasional kecil dibandingkan keuntungan dari lahan yang sudah terbuka.
Rakyat yang jadi korban. Mereka yang menghirup asap. Mereka yang anaknya batuk-batuk. Mereka yang kebunnya ikut terbakar. Mereka yang tidak pernah ikut menikmati keuntungan dari konsesi itu.
Inilah standar ganda Kapitalisme. Untung dinikmati segelintir pemodal. Rugi ditanggung seluruh rakyat.
Teladan Sahabat: Hutan Dijaga, Bukan Dibakar
Ini bukan sekadar teori. Rasulullah SAW dan para sahabat sudah mencontohkan bagaimana mengelola hutan. Rasulullah SAW menetapkan kawasan hima di sekitar Madinah, yaitu kawasan yang dilindungi. Di kawasan itu dilarang menebang pohon, dilarang berburu sembarangan, dan dilarang merusak. Hutan dijaga untuk kepentingan bersama, bukan untuk dikuasai satu orang.
Rasulullah juga bersabda, barang siapa menanam pohon lalu buahnya dimakan manusia, burung, atau hewan, maka itu menjadi sedekah baginya. Menanam itu pahala. Merusak itu dosa.
Umar bin Khattab sebagai Khalifah melanjutkan kebijakan ini dengan sangat tegas. Ia menetapkan hima khusus untuk unta dan kuda milik negara yang berasal dari zakat dan harta umat. Kawasan itu dijaga agar rumputnya tidak habis dan hutannya tidak rusak.
Umar tidak memberikan kawasan itu kepada orang kaya. Justru sebaliknya, Umar melarang orang kaya menggembalakan ternaknya secara berlebihan di kawasan hima. Ia berkata kepada seorang pengelola hima: “Jangan sampai kamu menghalangi orang miskin, tapi biarkan orang kaya masuk. Karena orang kaya bisa mencari rumput di tempat lain, sedangkan orang miskin tidak punya pilihan.”
Umar juga pernah menegur keras orang yang menebang pohon tanpa keperluan. Bagi Umar, pohon adalah milik umat. Menebangnya sembarangan sama dengan merampas hak rakyat.
Itulah bedanya. Di zaman sahabat, hutan dijaga oleh negara untuk rakyat kecil. Di zaman Kapitalisme hari ini, hutan diserahkan kepada perusahaan besar, rakyat kecil yang justru jadi korban asapnya.
Bagaimana Islam Mengatur Hutan?
Islam punya cara pandang yang berbanding terbalik.
Pertama, Khilafah menetapkan hutan, padang gembalaan, dan tambang dengan deposit besar sebagai milik umum. Negara mengelolanya langsung demi kemaslahatan rakyat, bukan menyerahkannya kepada korporasi. Hutan bukan barang dagangan. Hutan adalah milik bersama yang harus dijaga.
Tidak ada ceritanya hutan ribuan hektare diserahkan ke satu perusahaan hanya karena perusahaan itu punya modal. Negara yang mengelola, rakyat yang merasakan manfaatnya.
Kedua, negara hadir sebagai raa’in (pengurus) dan junnah (pelindung) yang menjaga kawasan hutan dari kerusakan. Negara menyediakan sarana pencegahan dan pemadaman serta bertindak cepat tanpa menunggu proses birokrasi yang berlarut-larut jika ditemukan titik api.
Negara tidak menunggu api membesar dulu baru bertindak. Negara mencegah sebelum terjadi, dan bergerak cepat saat titik api pertama muncul. Karena menjaga nyawa rakyat adalah kewajiban, bukan pilihan.
Ketiga, perusak lingkungan yang menimbulkan bahaya bagi masyarakat dikenai sanksi ta’zir, yang bentuk dan kadarnya ditetapkan oleh khalifah atau qadhi sesuai tingkat kerusakannya. Sanksi ini bukan sekadar denda yang bisa dibayar. Sanksi ini harus memberi efek jera, sampai pelaku tidak berani mengulang. Kalau kerusakannya besar, sanksinya pun besar.
Keempat, negara melakukan pembinaan akidah dan ketakwaan individu melalui pendidikan Islam, sehingga ketakutan kepada Allah menjadi pengendali dari berbuat kerusakan hutan dan alam, selain hukum negara.
Inilah yang tidak dimiliki Kapitalisme. Kapitalisme hanya punya hukum, tapi tidak punya ketakwaan. Kalau hukum bisa dibeli, maka kerusakan akan terus jalan. Tapi kalau seseorang takut kepada Allah, ia tidak akan membakar hutan meski tidak ada yang mengawasi. Karena ia sadar, Allah Maha Melihat.
Api Akan Padam, Jika Sistemnya Diganti
Karhutla bukan bencana alam semata. Karhutla adalah bencana sistemik. Selama hutan masih dipandang sebagai aset bisnis, selama konsesi masih diobral kepada pemodal, selama negara hanya jadi tukang stempel izin, maka api akan terus datang setiap tahun.
Kita tidak butuh lagi sekadar tambahan pesawat water bombing. Kita butuh perubahan cara pandang. Hutan bukan untuk dibakar demi untung. Hutan adalah amanah Allah yang harus dijaga untuk seluruh rakyat.
Hanya ketika hutan dikembalikan sebagai milik umum, dikelola negara sebagai pengurus, dijaga dengan sanksi yang tegas, dan dijaga oleh ketakwaan, barulah asap itu benar-benar hilang. Karena api bisa dipadamkan dengan air. Tapi keserakahan hanya bisa dipadamkan dengan sistem yang benar, yaitu Sistem Islam.
