Karhutla Papua Terus Membara, Dimana Tanggung Jawab Negara?

Lingkungan, Opini24 Dilihat

Oleh Ina Ariani, Aktivis Muslimah Pekanbaru

Api belum padam di Papua. Asap masih mengepul, langit masih kelabu, dan rakyat masih berjuang sendirian melawan kobaran api yang terus meluas. Ini bukan sekadar bencana musiman. Ini adalah bukti nyata dari sebuah kegagalan sistemik.

Plt Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton S.P. Panjaitan, menyampaikan bahwa titik panas akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Papua Selatan meningkat 66 persen. (Nasional kompas)

Papua Selatan kini menjadi daerah dengan sebaran titik panas terbanyak di Indonesia, dengan total 903 titik. Pada 29 Oktober tercatat 865 titik, dan pada 30 Oktober tercatat 490 titik.

Sebagian besar kebakaran di Merauke berada di klaster Jago Merah – Tanah Miring yang meliputi Jago Merah, Tanah Miring, Animha, dan Semangga. Hampir separuh titik api yang belum padam berada di klaster tersebut.

Wilayah Okaba turut menjadi perhatian BNPB setelah pemantauan selama tiga hari menunjukkan konsentrasi titik api yang tinggi di area konsesi salah satu perusahaan perkebunan kelapa sawit swasta.

Sementara itu, Kabupaten Fakfak menjadi wilayah terdampak paling parah dengan luas kebakaran melampaui 2.300 hektare, khususnya di kawasan Bomberay.

Fakta-fakta ini sudah sangat jelas. Pertanyaannya, mengapa dengan data yang begitu lengkap, api masih juga tidak bisa dipadamkan?

Tak Hanya Soal Cuaca, Tapi Kezaliman Sistem

Karhutla Papua membongkar wajah sistem kepemimpinan sekuler kapitalis yang rakus dan jahat.

Kerusakan di Papua bukan datang sendiri. Kerusakan datang karena tangan-tangan manusia yang membakar hutan demi keuntungan bisnis.

Rakyat selalu dipaksa menerima ketakberdayaan penguasa. Masyarakat Papua terpaksa berjibaku melawan api hanya dengan modal daun, ranting, dan air yang diangkut dengan jerigen butut. Sementara pihak yang berwenang terus berdalih kebakaran sulit ditaklukkan akibat faktor cuaca dan medan, serta minimnya peralatan.

Padahal, membiarkan rakyat menderita seperti ini adalah bentuk kezaliman. Dan Allah sangat mengharamkan kezaliman.

Rasulullah SAW bersabda dalam Hadits Qudsi:

“Wahai hamba-hamba-Ku, sesungguhnya Aku telah mengharamkan kezaliman atas diri-Ku dan Aku jadikan kezaliman itu haram di antara kalian, maka janganlah kalian saling menzalimi.”_ (HR. Muslim)

Allah juga berfirman:

“Dan janganlah kamu cenderung kepada orang-orang yang zalim yang menyebabkan kamu disentuh api neraka.”_ (QS. Hud: 113)

Apa yang terjadi di Papua adalah kezaliman yang nyata. Penguasa cenderung kepada perusahaan yang zalim, membiarkan konsesi mereka terbakar, membiarkan rakyat menghirup asap, dan membiarkan hutan yang menjadi sumber kehidupan rakyat hancur.

Sistem kepemimpinan kapitalisme sekuler tidak layak dipertahankan karena jelas-jelas membawa kemudaratan. Sistem ini membuat penguasa lebih tunduk pada kepentingan korporasi daripada kepentingan rakyat. Sistem ini memisahkan agama dari negara, sehingga pemimpin tidak merasa takut kepada Allah dalam mengurus rakyatnya.

Islam Sebagai Solusi

Pemimpin dalam Islam bukan bos yang dilayani, tetapi pelayan dan perisai. Jika rakyat menghirup asap, pemimpinlah yang pertama harus turun. Jika hutan terbakar, pemimpinlah yang pertama harus bertanggung jawab di hadapan Allah.

Hutan Adalah Milik Umum, Haram Dikuasai Swasta Seenaknya

Dalam Islam, hutan, air, dan padang rumput yang luas adalah milik umum, bukan milik pribadi yang boleh dieksploitasi seenaknya.

Rasulullah SAW bersabda:

“Kaum Muslim berserikat dalam tiga perkara: air, padang rumput, dan api.”_ (HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah)

Para ulama menjelaskan, maksud dari hadits ini adalah sumber daya alam yang melimpah dan menjadi hajat hidup orang banyak, seperti hutan yang luas, tambang, dan air, adalah milik umum. Negara wajib mengelolanya untuk kemaslahatan rakyat, bukan menyerahkannya kepada perusahaan swasta untuk dikeruk keuntungannya.

Karena itu, pemberian konsesi hutan secara membabi buta kepada perusahaan sawit di Papua adalah bentuk pelanggaran terhadap syariat. Ketika konsesi itu kemudian terbakar, yang rugi adalah rakyat. Yang untung tetap perusahaan. Ini adalah kezaliman yang dilegalkan oleh sistem kapitalis.

Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Bahkan, Allah mengatakan menanam satu pohon saja sudah bernilai sedekah. Hmm, jika menanam satu pohon saja sedekah, bagaimana dosanya orang yang membakar 2.300 hektare hutan?

Butuh Dakwah dan Sinergi Umat

Karena itu, urgensi mengembalikan sistem kepemimpinan Islam dengan dakwah membangun kesadaran politik ideologis di tengah umat menjadi sangat penting.

“Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang mungkar.”_ (QS. Ali Imran: 110)

Dakwah harus menyadarkan umat bahwa karhutla ini bukan hanya masalah teknis pemadam kebakaran, tetapi masalah sistem. Selama sistem sekuler kapitalis masih dipertahankan, kebakaran dan penderitaan akan terus berulang.

Dan untuk mewujudkannya, butuh membangun sinergi berbagai komponen umat di bawah kepemimpinan partai politik ideologis. Ulama, pelajar, mahasiswa, aktivis, masyarakat adat, dan seluruh elemen umat harus bersatu dalam satu barisan perjuangan yang istiqamah memperjuangkan Islam sebagai sistem kehidupan.

Kesimpulannya, Karhutla Papua masih membara. Rakyat Papua masih berjuang dengan daun dan ranting. Negara masih berdalih dengan cuaca dan medan.

Sudah saatnya kita berhenti berharap pada sistem yang sudah terbukti gagal dan zalim. Sudah saatnya kita kembali kepada sistem yang diridhai Allah, sistem yang menjadikan pemimpin sebagai pelayan dan perisai, dan menjadikan hutan sebagai amanah milik umum yang harus dijaga, bukan dirusak.

Hutan Papua adalah amanah. Rakyat Papua adalah amanah. Dan amanah itu hanya bisa dijaga dengan kepemimpinan Islam yang benar-benar bertakwa.

Wallahu a’lam bishawab