Pekanbaru (Riaunews.com) – Balai Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) menargetkan pemulihan ekosistem seluas 2.400 hektare sepanjang 2026. Upaya tersebut dilakukan melalui penanaman tanaman hutan, terutama saat memasuki musim hujan.
Kepala Balai TNTN, Heru Sutmantoro, mengatakan pihaknya tengah mempersiapkan percepatan pemulihan kawasan. Pada awal musim hujan, penanaman ditargetkan dapat menjangkau lahan seluas 1.200 hektare. Selain itu, pemulihan juga akan dilakukan di sejumlah areal yang menjadi objek penegakan hukum.
“Target tahun ini 2.400 hektare. Saat ini pemulihan yang sudah berjalan mencapai 511 hektare. Mudah-mudahan pada awal musim hujan ini kami bisa melakukan penanaman seluas 1.200 hektare,” katanya, Senin (16/11/2026).
Pemulihan Libatkan Masyarakat Pengelola Lahan
Penanaman di kawasan yang menjadi sasaran penegakan hukum juga akan melibatkan pihak-pihak terkait. Dengan demikian, masyarakat atau pihak yang terlibat dalam pelanggaran di kawasan TNTN diharapkan turut berkontribusi dalam upaya pemulihan ekosistem.
Namun, pelaksanaan program tersebut masih menghadapi sejumlah tantangan. Salah satunya adalah adanya masyarakat yang mempertanyakan mekanisme pemulihan, terutama pada lahan yang masih ditanami kelapa sawit.
Untuk mengatasi persoalan itu, Balai TNTN mengedepankan pendekatan kolaboratif dengan masyarakat dan unsur pemerintahan desa. Salah satu skema yang ditawarkan adalah menanam tanaman hutan di sela-sela tanaman sawit milik masyarakat.
“Guna mengatasi persoalan tersebut, kami mengedepankan pendekatan kolaboratif dengan masyarakat dan unsur pemerintahan desa. Salah satu skema yang kami tawarkan adalah menanam tanaman hutan di sela-sela tanaman sawit milik masyarakat,” ungkap Heru.
Melalui pola tersebut, masyarakat tetap dapat memelihara hingga memanen sawit. Sementara itu, tanaman hutan yang ditanam bersama tetap dijaga dan dirawat.
“Keberhasilan pemulihan kawasan TNTN membutuhkan dukungan masyarakat, khususnya warga yang selama ini menguasai atau mengelola lahan di kawasan tersebut,” sebutnya.
Penertiban Kawasan Tetap Perhatikan Prinsip HAM
Selain pemulihan lahan, Heru memastikan kegiatan penertiban dan penegakan hukum di TNTN tetap memperhatikan prinsip-prinsip hak asasi manusia (HAM). Dalam pelaksanaannya, Balai TNTN melibatkan tim dari Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian HAM Riau untuk memastikan seluruh proses berjalan sesuai ketentuan.
Pendekatan persuasif dan komunikasi dengan masyarakat juga dikedepankan. Sosialisasi dilakukan hingga tingkat desa sebelum kegiatan pemulihan ekosistem dilaksanakan.
“Setiap kegiatan, termasuk pemulihan ekosistem, selalu kami sosialisasikan kepada masyarakat, mulai dari tingkat desa hingga warga. Kita juga mengajak mereka berdiskusi agar memahami tujuan dan mekanisme program ini,” ungkap Heru.
Ia menyebut masyarakat yang merasa mengalami persoalan terkait dugaan pelanggaran HAM dalam proses penertiban dapat menyampaikan pengaduan kepada Komnas HAM maupun lembaga berwenang lainnya.
Namun, menurut Heru, hingga saat ini pihaknya tidak menemukan adanya tindakan yang mengarah pada pelanggaran HAM dalam pelaksanaan kegiatan tersebut.







Komentar