Pekanbaru (Riaunews.com) – Jumlah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan pendidikan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau mencapai 12.271 orang pada 2026. Dari jumlah tersebut, tenaga guru mendominasi dengan total 9.723 orang, terdiri atas PPPK penuh waktu dan paruh waktu.
Berdasarkan rekapitulasi data Dinas Pendidikan Provinsi Riau, sebanyak 11.149 orang berstatus PPPK penuh waktu, sedangkan 1.122 lainnya merupakan PPPK paruh waktu.
Untuk PPPK penuh waktu, jumlah tenaga guru tercatat sebanyak 9.144 orang, tenaga tata usaha (TU) 1.907 orang, pegawai dinas 81 orang, serta pegawai cabang dinas 17 orang.
Sementara itu, PPPK paruh waktu terdiri atas 579 tenaga guru, 485 tenaga TU, 56 pegawai dinas, dan dua pegawai cabang dinas.
Selain PPPK, terdapat 6.112 Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan pendidikan Pemprov Riau. Dengan demikian, total pegawai mencapai 18.383 orang, terdiri atas 17.261 ASN penuh waktu dan 1.122 PPPK paruh waktu.
Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau, Syahrial Abdi, mengatakan penataan status kepegawaian harus mempertimbangkan kemampuan fiskal daerah. Menurutnya, Pemprov Riau mendukung kebijakan pemerintah pusat, tetapi setiap perubahan status pegawai harus memperhitungkan kemampuan keuangan daerah.
“Pada prinsipnya, kita mendukung kebijakan pemerintah pusat. Namun, tentu harus dilihat juga kemampuan fiskal daerah. Jangan sampai kebijakan tersebut justru memberikan beban yang terlalu besar terhadap APBD,” ujarnya, Kamis (12/11/2026).
Belanja Pegawai Harus Seimbang dengan Anggaran Pembangunan
Syahrial menjelaskan, pemerintah daerah harus menjaga keseimbangan antara belanja pegawai dengan kebutuhan anggaran pembangunan dan pelayanan publik. Jangan sampai peningkatan belanja pegawai mengurangi ruang fiskal untuk membiayai program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.
“Jangan sampai belanja pegawai terlalu besar sehingga mengurangi ruang fiskal untuk membiayai program-program pelayanan masyarakat. Karena itu, perlu ada keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan pegawai dengan kemampuan keuangan daerah,” jelasnya.
Terkait kemungkinan kenaikan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi PPPK, Syahrial menyebut kebijakan tersebut juga harus mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan ketentuan yang berlaku.
Menurutnya, penyesuaian TPP tidak bisa dilakukan tanpa memperhitungkan kondisi APBD serta keseluruhan kebutuhan belanja pemerintah daerah.
Selain persoalan kesejahteraan, peluang perubahan status PPPK penuh waktu menjadi PNS juga menjadi perhatian. Syahrial mengatakan penataan status kepegawaian harus mengikuti kebijakan dan regulasi pemerintah pusat melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB).
“Penataan status ini tentu mengikuti kebijakan dan regulasi dari pemerintah pusat. Ada tahapan serta mekanisme yang harus dipenuhi, termasuk mempertimbangkan masa kerja dan ketentuan seleksi yang ditetapkan,” katanya.
Ia menambahkan, pengangkatan PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu maupun peluang perubahan status PPPK penuh waktu menjadi PNS harus mengikuti mekanisme dan persyaratan yang ditetapkan pemerintah pusat.
Dengan jumlah PPPK pendidikan mencapai 12.271 orang, Pemprov Riau perlu mempertimbangkan keberlanjutan pembiayaan kepegawaian agar peningkatan kesejahteraan aparatur tetap berjalan tanpa mengganggu anggaran pembangunan dan pelayanan publik.
Komentar