Pekanbaru (Riaunews.com) – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Riau mencatat penerimaan pajak neto sebesar Rp13,23 triliun hingga 30 September 2026. Realisasi tersebut mencapai 64,99 persen dari target penerimaan tahun ini sebesar Rp20,35 triliun.
Kepala Kanwil DJP Riau, YFR Hermiyana, mengatakan penerimaan pajak neto tersebut tumbuh 28,97 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Sementara itu, penerimaan bruto tercatat sebesar Rp15,92 triliun atau tumbuh 6,71 persen.
“Pertumbuhan penerimaan ini menunjukkan kinerja positif dari berbagai sektor ekonomi dan kepatuhan wajib pajak di wilayah Riau,” ujar YFR Hermiyana, Selasa (27/10/2026).
Berdasarkan data Kanwil DJP Riau, pertumbuhan penerimaan terutama ditopang kelompok Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). PPh Badan mencatat pertumbuhan 126,80 persen dengan realisasi Rp3,56 triliun, sedangkan kelompok PPN dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) menjadi penyumbang terbesar dengan kontribusi 52,31 persen atau Rp6,92 triliun.
PPh Badan dan Industri Pengolahan Dorong Penerimaan
PPh Badan menjadi salah satu penggerak utama penerimaan pajak di Riau dengan kontribusi 26,91 persen terhadap total penerimaan. Kinerja tersebut ditopang setoran masa PPh Pasal 25/29 Badan serta tindak lanjut pengawasan kepatuhan material pada sektor basis.
Sementara itu, kelompok PPh Orang Pribadi dan PPh Pasal 21 tumbuh 41,82 persen dengan realisasi Rp402,84 miliar. Secara khusus, penerimaan PPh Pasal 21 mencapai Rp1,09 triliun atau tumbuh 46,72 persen.
Adapun kelompok PPh Final, PPh Pasal 22, dan PPh Pasal 26 mencatat pertumbuhan 6,56 persen dengan realisasi Rp902,26 miliar.
Dari kelompok PPN dan PPnBM, penerimaan PPN Dalam Negeri tumbuh 20,41 persen menjadi Rp6,40 triliun. Menurut DJP Riau, capaian tersebut mencerminkan aktivitas industri pengolahan dan perputaran rantai pasok domestik yang tetap bergerak positif.
Berdasarkan sektor usaha, perdagangan besar menjadi kontributor terbesar dengan porsi 29,81 persen. Sektor ini tumbuh 11,42 persen dan memberikan tambahan penerimaan Rp404,09 miliar.
Pertumbuhan tertinggi tercatat pada sektor industri pengolahan yang melonjak 104,97 persen dengan realisasi Rp1,68 triliun. Sektor tersebut menyumbang sekitar 56,4 persen dari total tambahan penerimaan Kanwil DJP Riau.
Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan juga tumbuh 18,45 persen dengan realisasi Rp374,22 miliar. Sementara itu, sektor konstruksi dan real estat mencatat pertumbuhan 27,27 persen atau sebesar Rp117,38 miliar.
Kepatuhan SPT Capai 88,66 Persen, Target Pajak Masih Tersisa Rp7,12 Triliun
Meski sejumlah kelompok pajak tumbuh positif, DJP Riau mencatat kontraksi pada kelompok Pajak Lainnya sebesar 53,08 persen atau Rp478,96 miliar. Penurunan tersebut terutama dipengaruhi pemindahbukuan saldo deposit pajak ke jenis pajak lainnya sebesar Rp514,23 miliar.
Selain itu, penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perkebunan, Perhutanan, Pertambangan, dan sektor lainnya (PBB P5L) turun Rp41,57 miliar atau 27,56 persen. Penurunan tersebut terutama berasal dari PBB sektor perkebunan yang berkurang Rp51,79 miliar, salah satunya akibat dampak penertiban lahan oleh Satgas PKH.
Dari sisi kepatuhan pelaporan, penyampaian SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2025 hingga 30 September 2026 mencapai 402.815 SPT dari target 441.879 SPT. Dengan demikian, rasio kepatuhan pelaporan telah mencapai 88,66 persen.
Hermiyana mengatakan, Kanwil DJP Riau masih harus mengamankan penerimaan sekitar Rp7,12 triliun untuk memenuhi target tahun 2026. Jumlah tersebut setara dengan 35,01 persen dari target Rp20,35 triliun.
“Untuk mengamankan sisa target penerimaan hingga akhir tahun, Kanwil DJP Riau akan terus berinovasi dan berkolaborasi dengan seluruh stakeholder,” katanya.
Kolaborasi tersebut melibatkan pemerintah daerah, aparat penegak hukum, instansi, lembaga, asosiasi, serta wajib pajak. DJP Riau berharap penguatan pengawasan dan peningkatan kepatuhan dapat mendukung pencapaian target penerimaan pajak hingga akhir 2026 sekaligus menjaga kontribusi penerimaan negara bagi pembiayaan pembangunan.
Komentar