Pekanbaru (Riaunews.com) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau memangkas sejumlah program yang dinilai kurang mendesak dalam proses finalisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan efektivitas belanja dan memprioritaskan anggaran bagi kebutuhan masyarakat.
Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau, Syahrial Abdi, mengatakan evaluasi dilakukan terhadap program yang telah dilaporkan ke Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), sesuai arahan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
“Dalam proses finalisasi ini, kita mengevaluasi kembali program-program yang sudah dilaporkan. Kegiatan yang kurang mendesak dan tidak berkaitan langsung dengan pelayanan minimal masyarakat kita kurangi, bahkan ada yang dihapus,” kata Syahrial, Kamis (22/10/2026).
Program Kurang Mendesak Dievaluasi
Syahrial menjelaskan, evaluasi belanja bertujuan memastikan anggaran daerah lebih efektif dan berfokus pada program yang berkaitan langsung dengan pelayanan dasar masyarakat.
Pemprov Riau meninjau kembali kegiatan yang telah masuk dalam perencanaan anggaran. Program yang dinilai kurang mendesak dan tidak mendukung pemenuhan pelayanan minimal dikurangi, bahkan dihapus dari perencanaan.
Langkah tersebut dilakukan dalam rangka finalisasi APBD agar penggunaan anggaran lebih terarah sesuai kebutuhan prioritas daerah.
Anggaran Penanganan Karhutla Diperkuat
Selain memangkas sejumlah program, Pemprov Riau memperkuat anggaran penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) hingga akhir tahun. Bantuan dari Presiden juga dimasukkan ke dalam APBD untuk mendukung upaya penanganan karhutla di daerah.
“Anggaran penanganan karhutla kita perkuat. Bantuan dari Presiden juga kita akomodasi dalam APBD agar upaya penanganan dapat dimaksimalkan sampai akhir tahun,” ujarnya.
Syahrial menyebut bantuan tersebut kini mencakup seluruh kabupaten dan kota di Riau, termasuk Kota Pekanbaru dan Dumai yang sebelumnya belum menerima alokasi.
Ia berharap pemerintah daerah dapat memanfaatkan bantuan tersebut secara optimal untuk mendukung penanganan karhutla sekaligus memenuhi kebutuhan masyarakat di wilayah masing-masing.
