Dumai (Riaunews.com) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau mendorong pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta penciptaan wirausaha baru sebagai strategi memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat dan menekan angka kemiskinan. Pemerintah menargetkan terbentuknya sedikitnya 10 juta pelaku usaha baru hingga akhir 2029.
Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau, Syahrial Abdi, mengatakan pengembangan UMKM penting untuk memperluas kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan keluarga, dan mendorong masyarakat agar lebih mandiri secara ekonomi.
“Pengembangan UMKM dan penciptaan wirausaha baru menjadi salah satu langkah penting dalam mendorong kemandirian ekonomi masyarakat. Kita berharap masyarakat tidak hanya bergantung pada bantuan sosial, tetapi juga mampu mengembangkan usaha, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan keluarga,” kata Syahrial saat upacara peringatan Hari Santri Nasional di Taman Bukit Gelanggang, Kota Dumai, Kamis (22/10/2026).
UMKM Didorong Berkembang dan Naik Kelas
Dalam pemaparan capaian dua tahun kepemimpinan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), pemerintah menyebut telah terbentuk sedikitnya 100.000 usaha baru di sektor UMKM.
Syahrial mengatakan pengembangan wirausaha baru diharapkan mampu membuka peluang kerja sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat.
“Pengembangan wirausaha baru diharapkan mampu membuka peluang kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat,” ujarnya.
Selain mendorong pembentukan usaha baru, pemerintah juga berupaya membantu pelaku UMKM yang sudah beroperasi agar berkembang dan naik kelas. Dengan demikian, pelaku usaha diharapkan dapat memperluas skala bisnis sekaligus memberikan dampak ekonomi bagi lingkungan sekitarnya.
Pemberdayaan ekonomi tersebut juga terintegrasi dengan sektor pendidikan melalui program Sekolah Rakyat. Program ini bertujuan memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin sekaligus memperkuat kemampuan ekonomi keluarga agar memiliki peluang meningkatkan kesejahteraan.
Pesantren Didorong Bangun Ekosistem Kewirausahaan
Pemerintah turut mendorong pondok pesantren mengembangkan ekosistem ekonomi produktif. Pesantren diharapkan tidak hanya berperan sebagai lembaga pendidikan dan pembentukan karakter, tetapi juga menjadi tempat pengembangan usaha serta persiapan santri memasuki dunia kewirausahaan.
“Pesantren diharapkan tidak hanya menjadi tempat pendidikan dan pembentukan karakter, tetapi juga dapat mengembangkan kegiatan usaha serta mempersiapkan santri untuk berpartisipasi dalam dunia kewirausahaan,” ungkap Syahrial.
Untuk mendukung pelaksanaan program, pemerintah memperkuat koordinasi antara kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Upaya pemberdayaan tersebut mengacu pada Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025.
Dalam pemaparan yang sama, pemerintah juga menyampaikan target penurunan angka kemiskinan dari 9 persen menjadi 8 persen, dengan sasaran maksimal 5 persen pada 2029.
Melalui pengembangan UMKM, penciptaan wirausaha baru, serta pemberdayaan berbasis pendidikan, pemerintah berharap semakin banyak masyarakat memperoleh akses terhadap peluang ekonomi dan mampu meningkatkan kesejahteraan secara berkelanjutan.
