Oleh Ria Zainatun Manik S.Pd
Bagaimana anda membayangkan seperti kata peribahasa “sudah jatuh tertimpa tangga” terjadi baru-baru ini pada korban yang terdampak bencana alam di NTT ?
Lambannya penanganan pasca bencana oleh pemerintah kembali mengorbankan nyawa rakyat kecil dibalik tenda-tenda pengungsian.
Dua kali lipat lebih banyak jumlah korban di pengungsian seperti yang disampaikan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bahwa ada 94 pengungsi gempa Nusa Tenggara Timur (NTT) yang meninggal dunia daripada jumlah korban meninggal terdampak langsung gempa, yakni sebanyak 48 yang tewas.
Pembiaran sistematis berakhir tragis, dimulai dari lambatnya penyaluran air bersih, buruknya sanitasi dan minimnya fasilitas kesehatan darurat dari negara menjadi penyebab semakin memperburuknya kondisi di pengungsian saat itu. Sungguh Kasian nasib korban gempa NTT di pengungsian di bawah asuhan sistem Sekuler.
Tampak lemah kapasitas negara dalam menangani korban bencana. Bahkan terkuak adanya pemangkasan anggaran BNPB pada tahun 2026 ini menjadi bukti kuat bahwa negara abai terhadap bencana itu sendiri. Dana untuk lembaga kebencanaan pemerintah hanya dialokasikan sebesar Rp 4,6 triliun. Peran negara sebagai raa’in (pengurus) dalam sistem sekuler -kapitalis tidak berfungsi optimal sehingga menyengsarakan rakyat, bahkan yang tengah tertimpa bencana.
Yang kita saksikan atas kegagalan tersebut bukanlah kebetulan atau hanya menjadi kelalaian personal penguasa atau pejabat, melainkan inilah konsekuensi logis dari sistem sekuler-kapitalis yang telah gagal menghadirkan keamanan pada korban bencana.
Dalam Islam, Negara Berfungsi Sebagai Pelindung
Dalam sistem kepemimpinan Islam, menjadikan negara wajib untuk menjalankan fungsi raa’in (pengurus) dan junnah(pelindung). Sebab, Islam memandang tiap jiwa wajib dilindungi. Sehingga, negara wajib hadir dalam menjamin hak dasar kesehatan tiap individu dengan prioritas yang optimal dan maksimal.
Konsep menyelesaikan penanggulangan bencana tanpa membebani rakyat sangat tertera jelas dalam Islam. Adanya mekanisme pembiayaan dari Baitul Mal melalui pos-pos yang sudah jelas pemasukannya, melalui pos kepemilikan umum yakni pengelolaan SDA, dari pos kepemilikan negara yakni fa’i, kharaj, jizyah, dll. Sehingga, negara akan siap dan sigap menjamin pemenuhan kebutuhan individu rakyat meski ditengah dampak bencana.
Sebagaimana dulu dalam sistem kepemimpinan Islam yaitu Khilafah Islamiyah. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab memimpin negara beliau mampu mendirikan pos kesehatan keliling dan juga pada masa Khilafah Abbasiyah tercatat dalam sejarah telah membangun Bimaristan megah gratis untuk semua warga tanpa membedakan agama. Semua ditujukan untuk memberikan pelayanan dalam menjamin kesehatan dan keselamatan rakyatnya.
Perlu disadari oleh penguasa bahwa nyawa korban bencana bukanlah sekedar angka statistik melainkan merupakan amanah yang akan dimintai pertanggung jawaban kelak dihadapan Allah SWT. Wallahu’alam.
