Pekanbaru (Riaunews.com) – Pemerintah Provinsi Riau menggelar rapat pembahasan progres percepatan perizinan angkutan bermotor untuk barang umum sesuai Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI), Senin (27/4/2026). Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan efisiensi pelayanan sekaligus mendukung kelancaran distribusi logistik di daerah.
Rapat yang digelar di kediaman Wakil Gubernur Riau tersebut dihadiri perangkat daerah dan sejumlah pemangku kepentingan terkait. Pemerintah menargetkan hambatan administratif dalam proses perizinan dapat segera diselesaikan agar pelayanan kepada masyarakat dan pelaku usaha semakin optimal.
Pelaksana Tugas Gubernur Riau, SF Hariyanto, menegaskan bahwa percepatan perizinan menjadi langkah strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, khususnya di sektor transportasi dan logistik.
“Perizinan harus kita dorong agar lebih cepat, transparan, dan tidak berbelit-belit sehingga dapat memberikan kepastian bagi pelaku usaha,” ujarnya.
Tekankan Implementasi KBLI dan Sinergi Antar Instansi
SF Hariyanto menekankan pentingnya penerapan KBLI secara tepat dalam proses perizinan angkutan barang. Menurutnya, kesesuaian dengan regulasi akan memberikan kepastian hukum serta mencegah kendala di kemudian hari.
Ia juga mengingatkan agar koordinasi antarinstansi terus diperkuat guna menghindari tumpang tindih kebijakan. Menurutnya, integrasi sistem pelayanan menjadi kunci agar proses perizinan berjalan lebih efektif dan efisien.
“Kita harus memastikan tidak ada lagi ego sektoral dalam pelayanan, semua harus bekerja dalam satu sistem yang terintegrasi,” tegasnya.
Dorong Iklim Investasi Lebih Kondusif
Pemerintah Provinsi Riau menilai penyederhanaan perizinan akan berdampak langsung terhadap peningkatan investasi di daerah. Kemudahan layanan diharapkan mampu memberikan kepastian bagi pelaku usaha sekaligus mempercepat arus distribusi barang.
SF Hariyanto optimistis, dengan sinergi yang kuat antara pemerintah dan pemangku kepentingan, kualitas pelayanan publik di Riau akan terus meningkat dan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.
Komentar