Pekanbaru (Riaunews.com) – Aktivitas pedagang kaki lima (PKL) di Kota Pekanbaru dinilai semakin tidak teratur dan tersebar di berbagai titik tanpa penataan yang jelas. Kondisi ini mendapat sorotan dari DPRD Kota Pekanbaru yang meminta pemerintah segera mengambil langkah konkret.
Anggota Komisi IV DPRD Pekanbaru, Zulfan Hafiz, mengatakan penertiban PKL tidak boleh hanya difokuskan di satu atau dua ruas jalan, melainkan harus dilakukan secara menyeluruh di seluruh kawasan yang terdampak.
“Banyak titik yang perlu ditertibkan, tidak hanya di Jalan HR Soebrantas, tapi juga di Jalan Kartini, sekitar Mal SKA, hingga kawasan Masjid An-Nur,” ujarnya, Jumat (17/4/2026).
Sediakan Tempat Khusus hingga Pinjaman Usaha
Menurut Zulfan, solusi utama yang harus dilakukan pemerintah adalah menyediakan ruang khusus bagi PKL agar tidak lagi berjualan di badan jalan maupun trotoar yang mengganggu lalu lintas dan estetika kota.
Ia juga mendorong Pemko Pekanbaru menyiapkan sarana dan prasarana pendukung, sehingga aktivitas berdagang dapat berjalan tertib dan nyaman.
Selain itu, DPRD mengusulkan adanya program pembiayaan bagi PKL, seperti pinjaman tanpa bunga untuk membantu pelaku usaha kecil mengembangkan usahanya.
“Pemerintah harus siapkan tempatnya, fasilitasi sarana dan prasarana, bahkan kalau bisa beri pinjaman tanpa bunga,” tegasnya.
Zulfan menambahkan, sektor PKL merupakan bagian penting dari perekonomian Pekanbaru yang berbasis jasa dan perdagangan. Karena itu, penataan yang baik dinilai dapat meningkatkan kesejahteraan pedagang tanpa mengganggu ketertiban kota.
