Pekanbaru (Riaunews.com) – Perhutanan sosial ditegaskan sebagai strategi kunci dalam mendukung implementasi REDD+ dan penguatan aksi iklim berbasis masyarakat di Provinsi Riau. Hal tersebut disampaikan dalam rangkaian Lokakarya Identifikasi Rencana Aksi Jurisdictional REDD+ yang digelar di Pekanbaru, Kamis (19/2/2026).
Dalam forum tersebut, perhutanan sosial dinilai bukan sekadar skema pemberdayaan masyarakat, tetapi juga menjadi instrumen penting mitigasi perubahan iklim sekaligus penggerak ekonomi hijau di tingkat lokal.
Sekretaris Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial, Enik Eko Wati menekankan pembangunan berkelanjutan harus berpihak pada kelestarian alam. Menurutnya, perhutanan sosial merupakan proyek prioritas nasional yang mendukung ketahanan pangan berbasis masyarakat sekaligus berperan dalam pengendalian perubahan iklim.
Ia menegaskan keberhasilan implementasi REDD+ sangat bergantung pada tata kelola yang transparan, kolaboratif, dan berkelanjutan. Enik juga mendorong optimalisasi skema Result Based Payment (RBP) dalam kerangka Green for Riau serta percepatan pencegahan deforestasi.
Sementara itu, Direktur Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial, Apri Dwi Sumarah menyebut perhutanan sosial merupakan sistem pengelolaan hutan berbasis masyarakat yang memiliki potensi besar dalam pelestarian, pemulihan, dan pemanfaatan hutan secara berkelanjutan.
Apri memaparkan sejumlah model bisnis pengembangan karbon dalam perhutanan sosial, di antaranya kemitraan dengan developer karbon sebagai langkah awal, koperasi karbon mandiri yang memberi nilai tambah bagi kelompok masyarakat, serta model blended value yang menjadikan karbon sebagai insentif tambahan dari komoditas seperti kopi, kakao, dan hasil hutan bukan kayu.
