Pertamina Tegas Berantas Oplosan LPG Jelang Nataru

Nasional139 Dilihat

Jakarata (Riaunews.com) – Langkah tegas PT Pertamina (Persero) dalam memberantas praktik pengoplosan tabung LPG dan distribusi BBM yang tidak sesuai peruntukan mendapat apresiasi dari praktisi energi. Penindakan terhadap agen dan pelaku usaha ilegal dinilai penting untuk menjaga kelancaran pasokan energi nasional, terutama menjelang periode Natal dan Tahun Baru (Nataru) yang rawan lonjakan konsumsi.

Praktisi energi Ismoyo Hadi menilai konsistensi Pertamina menunjukkan keberpihakan pada kepentingan publik. Menurutnya, praktik pengoplosan LPG dan penyaluran BBM yang salah sasaran merupakan pelanggaran hukum serius yang merugikan negara sekaligus membahayakan keselamatan masyarakat. Karena itu, tindakan tegas dinilai sudah tepat dan perlu terus dilanjutkan.

Ia menegaskan momen Nataru merupakan titik krusial distribusi energi. Tingginya mobilitas masyarakat dan aktivitas ekonomi berpotensi meningkatkan permintaan BBM dan LPG. Jika praktik ilegal dibiarkan, risiko kelangkaan dan antrean panjang dapat terjadi dan berdampak pada kenyamanan serta citra pelayanan pemerintah.

Dari sisi keselamatan, Ismoyo mengingatkan bahwa LPG merupakan energi bertekanan tinggi yang harus ditangani sesuai standar ketat. Seluruh fasilitas pengisian dan distribusi wajib memiliki sertifikat laik operasi, sementara praktik pengoplosan tanpa prosedur resmi sangat berisiko memicu kebakaran atau ledakan.

Ia juga mendorong penguatan pengawasan berbasis teknologi informasi dan big data untuk memantau distribusi LPG bersubsidi secara real time. Menurutnya, sistem terintegrasi akan membantu mendeteksi penyaluran yang menyimpang sekaligus memastikan subsidi tepat sasaran.

Sebelumnya, Pertamina menegaskan akan menindak tegas agen maupun pangkalan yang terlibat pengoplosan LPG, mulai dari sanksi hingga pemutusan hubungan usaha. Pertamina juga mengimbau masyarakat untuk melaporkan jika menemukan indikasi pengoplosan atau distribusi ilegal demi menjaga keselamatan dan ketahanan energi nasional.