Hamilton (Riaunews.com) – Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyatakan penolakan akses oleh Israel terhadap petugas kemanusiaan di Jalur Gaza masih menjadi masalah serius. Data Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan (OCHA) menunjukkan hampir tujuh orang per hari dicegah ikut dalam misi kemanusiaan selama tujuh minggu terakhir.
Juru Bicara PBB Stephane Dujarric mengatakan dalam konferensi pers, Senin (8/12), bahwa kondisi di Gaza tetap mengerikan dan kebutuhan kemanusiaan jauh melampaui kemampuan lembaga bantuan untuk merespons. Ia menegaskan bahwa berbagai hambatan terus menghalangi operasi kemanusiaan di lapangan.
Menurut Dujarric, kendala tersebut mencakup masalah keamanan, tantangan bea cukai, penundaan dan penolakan terhadap kargo bantuan, pembatasan akses penyeberangan, serta terbatasnya rute distribusi pasokan di dalam Gaza. Hambatan itu, kata dia, memperlambat pengiriman bantuan berupa tempat tinggal, air bersih, sanitasi, perlengkapan kebersihan, dan kebutuhan pendidikan.
OCHA mencatat pembatasan akses dan pergerakan di Gaza tetap menjadi persoalan utama. Pada periode 13 Oktober hingga 4 Desember, otoritas Israel menolak akses bagi 295 kontraktor, 28 staf PBB, dan 21 tenaga kesehatan untuk mengikuti misi kemanusiaan. Penolakan ini, menurut PBB, mengganggu perencanaan dan dapat membuat misi dibatalkan jika tidak tersedia personel pengganti.
PBB kembali menyerukan agar Israel membuka akses tanpa hambatan terhadap barang dan layanan kemanusiaan. Dujarric menegaskan bahwa semua hambatan harus dicabut agar bantuan dapat ditingkatkan dan menjangkau seluruh warga Gaza yang membutuhkan pertolongan mendesak.
Gencatan senjata antara Hamas dan Israel mulai berlaku pada 10 Oktober melalui rencana Presiden AS Donald Trump. Kesepakatan itu menghentikan sebagian serangan Israel selama dua tahun terakhir yang menewaskan lebih dari 70.000 orang, sebagian besar perempuan dan anak-anak, serta menghancurkan sebagian besar wilayah Gaza.
