Pekanbaru (Riaunews.com) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau berharap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Riau tahun 2026 yang telah disetujui bersama Plt Gubernur dapat segera digunakan pada awal tahun anggaran. Ketua DPRD Riau, Kaderismanto, menyebut APBD tersebut saat ini tengah dalam proses evaluasi di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Menurutnya, anggaran baru dapat dijalankan setelah evaluasi Kemendagri selesai. “Tentu kita harapkan anggaran ini bisa dijalankan di awal tahun anggaran, dan tentu ini dijalankan setelah evaluasi Kemendagri turun,” ujar Kaderismanto, Minggu (30/11/2025). Ia juga berharap pendapatan daerah dapat berjalan lancar sehingga tidak ada hambatan ketika APBD mulai dioperasionalkan.
APBD Provinsi Riau tahun 2026 disetujui sebesar Rp8,321 triliun. Dari jumlah tersebut, pendapatan daerah direncanakan mencapai Rp8,254 triliun, yang terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp5,279 triliun, pendapatan transfer Rp2,965 triliun, serta lain-lain pendapatan yang sah sebesar Rp9,254 miliar.
Untuk belanja daerah, total yang direncanakan adalah Rp8,321 triliun. Komponen belanja mencakup belanja operasional sebesar Rp6,220 triliun, belanja modal Rp691,904 miliar, belanja tak terduga Rp20 miliar, serta belanja transfer Rp1,389 triliun. Sementara itu, pembiayaan daerah Riau tahun 2026 direncanakan sebesar Rp66,887 miliar.
Kaderismanto menekankan bahwa percepatan pelaksanaan APBD sangat penting agar program pembangunan dan pelayanan publik kepada masyarakat segera berjalan efektif sejak awal tahun.
Komentar