Pekanbaru (RiauNews.com) – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau, Rudy Hendra Pakpahan, bersama Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Febri Mujiono, serta jajaran, mengikuti Forum Nasional Penguatan Tata Kelola Kolaboratif dalam Peningkatan Akurasi Data Pemilik Manfaat Korporasi (Beneficial Owner/BO) secara daring, Senin (6/10). Kegiatan yang digelar oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) ini diikuti dari ruang rapat Kakanwil Riau.
Forum nasional tersebut menegaskan komitmen pemerintah dalam memperkuat tata kelola administrasi hukum umum dan mendukung transformasi kelembagaan. Saat ini, Kementerian Hukum dan HAM mengelola lebih dari 3,3 juta entitas badan usaha di seluruh Indonesia.
Kegiatan turut dihadiri sejumlah pimpinan tinggi, dengan keynote speech disampaikan oleh Menteri Hukum dan HAM, Supratman Andi Agtas, serta sambutan dari Kepala PPATK dan Head of UNODC. Dalam kesempatan itu juga dilakukan peluncuran sistem Verifikasi Beneficial Ownership (BO).
Selain itu, Ditjen AHU menandatangani kerja sama dengan berbagai lembaga, seperti KPK, Kementerian ESDM, Kementerian Dalam Negeri, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), dan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin), untuk memperkuat sinergi lintas sektor dalam pengelolaan data BO.
Peluncuran sistem verifikasi BO dilakukan oleh Menteri Hukum dan HAM bersama Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, dan Imigrasi, Yusril Ihza Mahendra, serta sejumlah pemangku kepentingan. Diskusi interaktif yang melibatkan notaris dari seluruh Indonesia membahas pentingnya verifikasi BO dalam pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan peningkatan transparansi korporasi.
Kepala Kanwil Kemenkum Riau, Rudy Hendra Pakpahan, menegaskan dukungan pihaknya terhadap agenda nasional ini.
“Akurasi data Pemilik Manfaat Korporasi adalah fondasi penting bagi integritas ekonomi. Kemenkum Riau berkomitmen penuh mendukung sinergi lintas lembaga dan notaris di wilayah kami. Data Beneficial Owner yang akurat menjadi kunci untuk mencegah TPPU, memperkuat tata kelola korporasi, dan menciptakan iklim investasi yang sehat dan transparan di Riau,” ujar Rudy.
Partisipasi aktif Kemenkum Riau dalam forum ini menandakan kesiapan daerah untuk mengimplementasikan strategi nasional dalam memastikan akuntabilitas dan integritas data entitas bisnis di Provinsi Riau.
