Jakarta (Riaunews.com) – Reformasi di tubuh Kepolisian Republik Indonesia (Polri) kembali mendapat sorotan setelah mantan Menkopolhukam Prof Mahfud MD menegaskan praktik nepotisme masih marak dalam promosi jabatan, mutasi, kenaikan pangkat, hingga rekrutmen perwira. Menurutnya, meski aspek struktural dan regulasi internal relatif sudah baik, persoalan budaya institusi tetap menjadi hambatan utama.
“Selain praktik-praktik yang tidak bersih, hal-hal ini sering kali juga terkait dengan politik. Tanpa perbaikan kultur, reformasi kepolisian sulit berjalan optimal meski regulasi dan struktur formal diperkuat,” ujar Mahfud seperti dilansir Antara, Jumat (26/9/2025).
Pandangan Mahfud sejalan dengan catatan Ketua Tim Transformasi dan Reformasi Polri sekaligus Kalemdiklat Polri, Komjen Chryshnanda Dwilaksana. Ia menyoroti bahwa prosedur pendidikan dan pengembangan karier anggota kerap dipengaruhi kepentingan serta hubungan personal, sehingga transparansi dan profesionalisme terganggu.
Menurut Chryshnanda, titik paling rawan dalam tubuh Polri justru berada pada tahap rekrutmen. “Dosa paling besar bagi Polri adalah ketika rekrutmen dijadikan main-main atau bahkan ada pasar. Kalau sejak awal merekrut orang yang salah, seumur hidup dia menjadi duri dalam daging Polri,” katanya dalam siniar Akbar Faisal Uncensored.
Ia menambahkan, banyak personel berkualitas sering tidak mendapat ruang karena sistem yang masih bercorak patrimonial. Kedekatan personal dan budaya sungkem disebut lebih menonjol dibandingkan kemampuan dan integritas.
“Orang-orang yang cerdas dan kritis sering kali terpinggirkan. Padahal mereka bisa menjadi early warning bagi organisasi. Karena tidak mendapat dukungan, sebagian akhirnya mencari jalan lain, bahkan lari ke politik atau pihak-pihak yang punya kekuasaan,” jelas Chryshnanda.
