Bengkalis (Riaunews.com) – Persoalan layanan penyeberangan Ro-Ro lintasan Air Putih–Sungai Selari kembali menuai sorotan. Sejumlah organisasi mahasiswa di Bengkalis mendesak Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Bengkalis, M Adi Pranoto, mundur dari jabatannya karena dinilai gagal memberikan solusi nyata.
Desakan itu disampaikan dalam dialog terbuka bersama Komisi II DPRD Bengkalis di Aula Kantor Dishub, Selasa (16/9/2025). Hadir Ketua Komisi II DPRD Bengkalis, Rindra Wardana alias Iyan Kancil, serta perwakilan organisasi mahasiswa dari PMII, GMNI, HMI, Himapersis, dan BEM Polbeng.
Ketua PMII Bengkalis, Syahrul Mizan, menilai Dishub hanya bersikap reaktif tanpa langkah jangka panjang yang jelas. Ia menyoroti lemahnya tata kelola, minim transparansi, hingga masih maraknya pungutan liar di lapangan. “Free pass masih terjadi, dermaga tidak efektif, dan perusahaan enggan menambah armada. Ini bukti lemahnya manajemen,” ujarnya.
Mahasiswa juga menilai program e-ticketing tidak menyentuh akar persoalan. Mereka menyampaikan sejumlah usulan, mulai dari pembentukan posko pengaduan masyarakat, transparansi informasi publik, pembentukan satgas bersama mahasiswa, hingga percepatan pembentukan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) untuk pengelolaan Ro-Ro.
Dalam dialog tersebut, Ketua Komisi II DPRD Bengkalis, Rindra Wardana, menekankan perlunya pengawasan ketat dan sanksi tegas. Ia juga menyinggung kemungkinan regulasi khusus untuk mencegah penerobosan antrean. “Jangan hanya fokus pada solusi teknis, tapi juga etika dan kedisiplinan petugas. Masalah ini sudah terlalu lama berlarut,” katanya.
Menanggapi tuntutan mahasiswa, Kadishub Bengkalis, M Adi Pranoto, mengakui masih ada empat persoalan utama dalam layanan Ro-Ro, yakni perilaku pengguna dan petugas, sistem tiket, keterbatasan armada, serta harga tiket. Ia berkomitmen menindaklanjuti masukan dengan peningkatan transparansi, rotasi petugas, percepatan kajian BLUD, serta penyempurnaan sistem e-ticketing.
