Jakarta (Riaunews.com) – Enam lembaga hak asasi manusia (HAM) resmi membentuk Tim Independen LNHAM untuk Pencari Fakta terkait rangkaian demonstrasi yang berujung ricuh pada Agustus hingga September 2025. Tim ini digagas oleh LPSK, Komnas HAM, Komnas Perempuan, KPAI, Ombudsman, dan Komisi Nasional Disabilitas.
Wakil Ketua LPSK, Sri Suparyati, menegaskan tim bekerja tidak hanya mengungkap fakta, tetapi juga menempatkan kondisi korban sebagai prioritas utama. “Melalui kerja sama enam lembaga HAM ini, tim menghimpun data, informasi, serta pengalaman langsung dari para korban, untuk kemudian dianalisis secara menyeluruh,” katanya dalam keterangan tertulis, Sabtu (13/9/2025).
Tim independen ini dibentuk berdasarkan mandat undang-undang masing-masing lembaga. Mekanisme kerja yang diusung bersifat objektif, imparsial, dan partisipatif, dengan tujuan mendorong kebenaran, penegakan hukum, pemulihan korban, serta pencegahan agar pelanggaran serupa tidak berulang.
Ruang lingkup pemantauan tim tidak hanya mencatat korban jiwa dan luka-luka, tetapi juga menilai trauma psikologis, kerugian sosial-ekonomi, hingga kerusakan fasilitas umum. Menurut Sri, analisis menyeluruh diperlukan agar dampak riil yang dialami masyarakat benar-benar terlihat.
“Peristiwa-peristiwa seperti ini harus menjadi prioritas pemerintah supaya tidak terulang kembali. Tim ini bukan hanya untuk pencarian fakta, tapi juga mengedepankan kondisi korban,” ujar Sri Suparyati.
Hasil temuan tim nantinya akan dituangkan dalam rekomendasi kepada pemerintah. Enam lembaga HAM tersebut berharap pemerintah tidak hanya fokus pada aspek penegakan hukum, tetapi juga menyiapkan langkah nyata untuk memulihkan serta melindungi korban dan keluarganya.
