Pekanbaru (Riaunews.com) – Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang kembali melanda Provinsi Riau menuai kritik dari kalangan akademisi. Dosen Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Riau, Jayus, menilai pemerintah belum belajar dari pengalaman masa lalu dan selalu bertindak setelah bencana terjadi.
“Karhutla ini sudah menjadi persoalan tahunan. Sayangnya, pemerintah masih cenderung reaktif, bukan preventif,” kata Jayus saat ditemui oleh tim Cakaplah.com pada Jumat (25/7/2025).
Ia menegaskan perlunya pencegahan yang lebih masif dan terstruktur, dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat, termasuk tokoh agama, tokoh masyarakat, penggiat media sosial, hingga lembaga pendidikan.
“Kalau perlu dibicarakan di mimbar-mimbar keagamaan, seperti khutbah Jumat atau di gereja. Tokoh masyarakat dan influencer media sosial juga harus aktif menyampaikan bahaya karhutla yang merugikan kesehatan dan lingkungan,” ujarnya.
Jayus juga mengingatkan bahwa dampak kebakaran tahun ini sangat terasa, tidak hanya di Riau, tetapi juga hingga ke negara tetangga. Ia menyinggung kembali peristiwa serupa pada 2019 yang menyebabkan krisis asap berkepanjangan, seraya mengajak seluruh pihak untuk belajar dari kejadian tersebut.
“Pencegahan harus dilakukan sebelum bencana terjadi dan meluas. Kampus dan konten kreator bisa dilibatkan untuk sosialisasi intensif mengenai pencegahan karhutla,” imbuhnya.
Selain edukasi, Jayus menyoroti pentingnya penegakan hukum yang adil terhadap para pelaku pembakaran lahan. Ia menekankan perlunya transparansi dan keadilan dalam proses hukum, terutama jika pelaku berasal dari kalangan pemodal.
“Jerat hukum harus ditegakkan secara adil. Kalau pelakunya cukong, tetap harus diproses pidana secara tegas, jangan hanya masyarakat kecil yang dijerat dengan pasal berat,” tegasnya.
Jayus berharap, penanganan karhutla ke depan tidak lagi bersifat sementara, melainkan sistematis dan melibatkan semua elemen masyarakat agar bencana tahunan ini tidak terus berulang.
Komentar