Gaza, (RiauNews.com) — Pengadilan Revolusioner Hamas memerintahkan Yasser Abu Shabab, pemimpin kelompok bersenjata The Popular Forces, untuk menyerahkan diri dalam waktu 10 hari.
Abu Shabab, 35 tahun, dituduh bekerja sama dengan Israel, menjarah bantuan kemanusiaan, dan melakukan pengkhianatan terhadap rakyat Palestina.
Dalam pernyataan resmi, pengadilan menyebutkan bahwa jika Abu Shabab gagal menyerahkan diri, ia akan diadili secara in absentia. Ia menghadapi dakwaan berat, pengkhianatan, kolaborasi dengan musuh, pembentukan geng bersenjata, dan pemberontakan bersenjata.
The Popular Forces, Kelompok bersenjata Badui yang dipimpin Abu Shabab, sebelumnya disebut oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sebagai “klan lokal yang telah diaktifkan” untuk mendukung operasi Israel di Gaza.
Kelompok ini juga mengaku membantu pengamanan pengiriman bantuan melalui Yayasan Kemanusiaan Gaza (GHF), yang dikontrak Israel dan didukung AS — menggantikan distribusi bantuan oleh PBB dan LSM internasional.
Penjarahan dan kekerasan di sekitar pusat distribusi GHF telah memicu kecaman luas. Think tank Eropa menyebut Abu Shabab sebagai pemimpin geng kriminal di Rafah yang diduga terlibat dalam penjarahan bantuan. Ia juga dilaporkan pernah dipenjara oleh Hamas karena kasus narkoba.
Hamas kini menyerukan warga untuk melaporkan lokasi Abu Shabab, yang diyakini bersembunyi di wilayah Rafah selatan, area yang dikuasai pasukan Israel. “Siapa pun yang menyembunyikannya akan dianggap menghalangi keadilan,” tegas pernyataan pengadilan.
The Popular Forces menolak tudingan tersebut dalam unggahan di media sosial, menyebut perintah pengadilan sebagai “sitkom yang tidak membuat takut siapa pun yang mencintai tanah air dan martabatnya.”
