Pekanbaru (Riaunews.com) – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Pekanbaru menertibkan 13 bangunan liar di Jalan Air Hitam, Kecamatan Payung Sekaki, Selasa (17/11/2026).
Petugas membongkar belasan bangunan tersebut menggunakan alat berat excavator. Penertiban dilakukan setelah para penghuni tidak mengindahkan surat peringatan yang telah dilayangkan Satpol PP secara berulang kali.
Bangunan Digunakan untuk Kios hingga Warung Remang-remang
Kepala Satpol PP Kota Pekanbaru, Desheriyanto, mengatakan penertiban tersebut merupakan bagian dari upaya penegakan ketertiban umum. Sebelum pembongkaran, pihaknya telah memberikan sejumlah tahapan peringatan kepada warga yang mendirikan maupun menempati bangunan tersebut.
“Untuk hari ini ada 13 bangunan liar yang kami tertibkan. Sebelumnya sudah kami sampaikan surat peringatan satu, dua, hingga tiga. Bahkan, rencana pembongkaran juga sudah kami informasikan kepada warga,” kata Desheriyanto di lokasi penertiban.
Ia menyebutkan, bangunan yang ditertibkan memiliki berbagai fungsi. Di antaranya sebagai kios, tempat tinggal, warung remang-remang, hingga tempat-tempat yang dinilai mengganggu ketertiban dan kenyamanan masyarakat.
Dalam pelaksanaan penertiban, Satpol PP mengerahkan sekitar 120 personel untuk membantu proses pembongkaran dan pengamanan di lokasi.
Penertiban Berlanjut ke Bina Widya dan Rumbai
Desheriyanto menegaskan, penertiban bangunan liar tidak hanya dilakukan di Jalan Air Hitam. Satpol PP juga telah menjadwalkan penertiban di sejumlah lokasi lain, seperti Kecamatan Bina Widya dan Rumbai.
Sejumlah bangunan lainnya saat ini masih dalam proses administrasi dan pemberian surat peringatan. Setelah seluruh tahapan dilalui, petugas akan segera melakukan penertiban.
“Yang lainnya juga sudah dalam proses administrasi. Peringatan sudah kami sampaikan berulang kali. Kemungkinan minggu depan juga akan kami laksanakan penertiban,” jelasnya.
Terkait pembongkaran di Jalan Air Hitam, Desheriyanto menyebut sebagian warga sempat menyampaikan keberatan. Namun, menurutnya, respons tersebut telah diantisipasi karena pemberitahuan dan tahapan administrasi sudah disampaikan sebelumnya.
“Kalau penolakan saya rasa biasa. Karena kami sudah menyampaikan melalui administrasi yang diperlukan kepada masing-masing warga. Jadi mereka sudah memahami,” pungkasnya.







Komentar