1.730 Bal Pakaian Bekas Sitaan Dimusnahkan di PLTU Karimun, Jadi Bahan Bakar Boiler

Karimun (Riaunews.com) – Sebanyak 1.730 bal pakaian bekas hasil sitaan tindak pidana dimusnahkan Kejaksaan Negeri (Kejari) Karimun, Kepulauan Riau. Menariknya, pemusnahan barang rampasan negara tersebut memanfaatkan boiler atau mesin pembakaran di Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Tanjungbalai Karimun.

Pemusnahan ini merupakan hasil kerja sama Kejari Karimun dengan PT PLN Indonesia Power (IP) Unit Bisnis Pembangkitan (UBP) Kepulauan Riau melalui Unit Pembangkitan PLTU Tanjungbalai Karimun.

Metode tersebut dipilih dengan mempertimbangkan efisiensi anggaran. Selain itu, pakaian bekas yang dimusnahkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar tambahan untuk boiler PLTU.

Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau menyaksikan langsung proses pemusnahan tersebut. Kegiatan itu juga dihadiri Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Khusus Kepulauan Riau, perwakilan Ketua Pengadilan Negeri, para asisten di lingkungan Kejati Kepulauan Riau, serta sejumlah instansi terkait.

Pakaian Bekas Dimanfaatkan Jadi Bahan Bakar Tambahan PLTU

Manajer UBP Kepulauan Riau, Herowico Thama Nurahman, mengatakan pemanfaatan pakaian bekas sebagai bahan bakar tambahan memberikan manfaat bagi kedua belah pihak.

“Ini juga dapat menjadi tambahan bahan bakar boiler kami. Jadi, kerja sama ini saya nilai sangat baik dan bermanfaat bagi kedua belah pihak,” jelasnya, Kamis (19/11/2026).

Pemusnahan tersebut menjadi kegiatan perdana melalui kolaborasi strategis antara Kejari Karimun dan Unit Pembangkitan PLTU Tanjungbalai Karimun.

Jadi Alternatif Pemusnahan Barang Rampasan Negara

Kejaksaan berharap metode tersebut dapat menjadi alternatif dalam pelaksanaan eksekusi barang rampasan negara. Selain dinilai lebih efisien dan akuntabel, metode ini diharapkan dapat meminimalkan dampak pencemaran lingkungan.

Melalui kegiatan tersebut, Kejaksaan RI menegaskan komitmennya untuk menuntaskan proses penegakan hukum sekaligus memastikan barang rampasan hasil tindak pidana tidak disalahgunakan atau kembali beredar di masyarakat.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Anang Supriatna, menyampaikan bahwa kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya optimalisasi pengelolaan barang rampasan negara.