Pekanbaru (Riaunews.com) – Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Riau membongkar dugaan praktik pemalsuan pupuk di Kabupaten Rokan Hulu (Rohul). Dalam pengungkapan tersebut, polisi menyita sekitar 9,7 ton pupuk yang diduga dicampur dan dikemas ulang untuk dipasarkan kepada petani.
Polisi menetapkan satu orang sebagai tersangka pada Rabu (18/11/2026). Praktik tersebut diduga telah berlangsung sejak 13 Oktober 2026 dan berawal dari laporan masyarakat mengenai peredaran pupuk palsu di Kabupaten Rohul.
Menindaklanjuti laporan itu, tim Ditreskrimsus Polda Riau melakukan penyelidikan hingga menemukan aktivitas mencurigakan di sebuah gudang di Desa Tandun Barat, Kecamatan Tandun.
Polisi Temukan 9,7 Ton Pupuk Oplosan
Saat menggeledah gudang yang disewa tersangka, petugas menemukan sekitar 9,7 ton pupuk beserta sejumlah peralatan yang diduga digunakan untuk mencampur dan mengemas ulang produk.
Berdasarkan hasil penyelidikan, tersangka diduga mencampurkan pupuk merek AC Mahkota dengan pupuk organik merek Bola Dunia. Campuran tersebut kemudian dikemas ulang dan dipasarkan seolah-olah sebagai produk pupuk tertentu.
Tersangka diduga menjual pupuk hasil oplosan seharga Rp160 ribu per karung berukuran 50 kilogram. Dari setiap karung yang terjual, tersangka diperkirakan memperoleh keuntungan sekitar Rp80 ribu.
Kasus ini mendapat perhatian Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman. Ia mengapresiasi langkah Polda Riau mengungkap dugaan pemalsuan pupuk tersebut karena praktik itu berpotensi merugikan petani.
Menurut Amran, penggunaan pupuk palsu atau oplosan tidak hanya menimbulkan kerugian ekonomi, tetapi juga berpotensi mengganggu pertumbuhan tanaman dan menurunkan produktivitas pertanian.
“Petani sudah bekerja keras di lapangan. Jangan sampai hasil kerja mereka dirugikan oleh pupuk palsu atau oplosan. Negara harus hadir melindungi petani. Jangan mencari keuntungan dengan cara menipu dan mengorbankan petani,” katanya.
Mentan Minta Polisi Telusuri Jaringan Pemasok
Amran meminta kepolisian tidak berhenti pada penetapan satu tersangka. Ia mendorong penyidik menelusuri kemungkinan keterlibatan pihak lain, mulai dari pemasok bahan baku hingga jaringan distribusi pupuk tersebut.
“Jangan berhenti di satu tersangka. Telusuri sampai ke akar-akarnya, siapa pemasoknya, siapa jaringannya, dan ke mana peredarannya. Kalau ada pihak lain yang terlibat, tindak juga. Kita harus bersihkan sektor pertanian dari mafia,” tegasnya.
Dalam keterangan yang dikutip dari laman Kementerian Pertanian, Kamis (19/11/2026), Amran turut menyampaikan apresiasi kepada Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto dan jajaran Polda Riau atas pengungkapan kasus tersebut.
“Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto dan seluruh jajaran Polri, khususnya Polda Riau, yang bergerak cepat mengungkap kasus ini. Ini langkah nyata melindungi petani,” ujarnya.
Ia menegaskan, pemerintah tidak akan memberikan ruang bagi praktik kecurangan yang merugikan masyarakat, khususnya petani. Pemberantasan praktik tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
“Perintah Bapak Presiden jelas, berantas mafia yang merugikan rakyat. Siapa pun yang bermain, tindak tegas. Jangan takut, jangan mundur. Kita ingin sektor pertanian bersih dari praktik curang yang selama ini merugikan petani,” katanya.
Amran memastikan Kementerian Pertanian akan terus memperkuat koordinasi dengan Polri dan aparat penegak hukum lainnya untuk mengawasi mutu pupuk yang beredar di masyarakat.
