Pekanbaru (Riaunews.com) – Anggota Komisi VI DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) Riau, Dr. Achmad, M.Si, mendesak pembentukan satuan tugas (Satgas) khusus untuk memberantas praktik pelansiran dan penimbunan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Praktik tersebut dinilai menjadi salah satu penyebab kelangkaan BBM di sejumlah daerah.
Achmad menilai, persoalan kelangkaan BBM subsidi bukan semata-mata disebabkan kekurangan kuota, melainkan juga lemahnya pengawasan terhadap tata kelola distribusi. Celah tersebut diduga dimanfaatkan oknum tidak bertanggung jawab untuk mencari keuntungan dari disparitas harga BBM subsidi dan nonsubsidi.
Bahkan, ia menyebut praktik pelansiran sudah menjadi rahasia umum. Namun, praktik yang merugikan masyarakat tersebut dinilai belum mampu dibongkar secara menyeluruh.
“Pelansiran ini sudah rahasia umum. Pertamina tahu itu, tetapi Pertamina tak mampu membongkarnya. Mungkin ada orang kuat di belakangnya. Kalau ada Satgas, itu bisa disikat habis,” tegas Achmad dalam pembahasan bersama Pertamina.
Satgas Diminta Bongkar Jaringan Pelansiran BBM
Menurut Achmad, BBM subsidi yang seharusnya dinikmati masyarakat justru diduga disalahgunakan dengan cara dilansir dan ditimbun untuk mendapatkan keuntungan. Akibatnya, stok di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) cepat habis dan masyarakat menjadi pihak yang paling dirugikan.
Untuk itu, ia mendorong agar Satgas melibatkan unsur kejaksaan, kepolisian, TNI, pemerintah daerah, Pertamina, hingga organisasi kemasyarakatan (ormas).
Satgas tersebut diharapkan tidak hanya mengawasi distribusi, tetapi juga membongkar jaringan pelansiran dan menindak seluruh pihak yang terlibat. Penindakan juga harus menyasar oknum aparat penegak hukum (APH) apabila ditemukan terlibat atau membekingi praktik ilegal tersebut.
Selain memperkuat pengawasan, Achmad mengusulkan evaluasi sistem pembelian BBM subsidi. Mekanisme barcode yang selama ini digunakan dinilai perlu diarahkan menjadi berbasis Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) agar penyaluran lebih terkontrol dan tepat sasaran.
Wacana pembentukan Satgas tersebut telah disampaikan kepada Pertamina. Ia berharap langkah itu dapat diterapkan di daerah dengan karakteristik wilayah rawa, perkebunan, dan industri, seperti Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, hingga Kalimantan Timur.
Pertamina Diminta Antisipasi Lonjakan Kebutuhan BBM
Achmad juga mengingatkan Pertamina agar mengantisipasi peningkatan kebutuhan BBM menjelang Natal dan Tahun Baru, Ramadan, hingga Idulfitri. Lonjakan mobilitas masyarakat serta distribusi barang harus diimbangi dengan kesiapan pasokan.
“Kita sudah sampaikan agar Pertamina menyiapkan langkah-langkah konkret menghadapi meningkatnya mobilitas masyarakat pada Desember, Januari hingga Februari,” katanya.
Selain itu, Pertamina diminta menyiapkan strategi menghadapi potensi bencana alam, khususnya banjir, yang dapat mengganggu jalur distribusi BBM.
Achmad berharap pembentukan Satgas menjadi langkah konkret untuk memutus mata rantai penyalahgunaan BBM subsidi. Sebab, penambahan kuota tidak akan menyelesaikan persoalan apabila distribusinya masih dikuasai praktik pelansiran dan penimbunan.







Komentar